Para calon tersebut berasal dari berbagai latar belakang, mulai dari lembaga konservasi berbadan hukum hingga pihak swasta atau komersial yang memiliki minat di bidang pengelolaan satwa.
Farhan menilai tingginya minat tersebut menjadi sinyal positif bagi upaya pembenahan Bandung Zoo ke depan, terutama setelah berbagai persoalan yang sebelumnya mencuat.
Gubernur Jabar Sangat Konsen, Tapi Kewenangan Satwa di Pusat
Di sisi lain, Farhan juga menanggapi adanya perhatian dari Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, terhadap pengelolaan Bandung Zoo. Menurutnya, hal tersebut wajar mengingat kebun binatang tersebut memiliki nilai historis dan ikatan emosional yang kuat bagi masyarakat Jawa Barat.
"Buat orang Jawa Barat ada ikatan budaya yang kuat di belakang Bandung Zoo. Jadi wajar apabila Pak Gubernur sangat konsen terhadap masalah ini," jelasnya.
Meski demikian, Farhan menegaskan bahwa pengelolaan lembaga konservasi, khususnya yang berkaitan dengan satwa dilindungi, tetap berada dalam kewenangan pemerintah pusat.
"Karena yang namanya satwa dilindungi itu 100 persen kewenangan pemerintah pusat, " tegasnya.
Oleh karena itu, proses penentuan pengelola Bandung Zoo harus melalui koordinasi dan persetujuan lintas pemerintah, termasuk kementerian terkait.
Dengan telah ditetapkannya kriteria pengelola dan mulai masuknya sejumlah calon, Pemkot Bandung optimistis proses seleksi dapat berjalan transparan dan menghasilkan pengelola yang profesional. Kolaborasi tiga level pemerintahan (kota, provinsi, pusat) menjadi kunci keberhasilan penataan Bandung Zoo ke depan. Masyarakat pun menanti langkah selanjutnya dari pansel. (**)