Musrenbang RKPD 2027: Bandung Beralih dari Perencanaan Asumsi ke Perencanaan Berbasis Data Riil

• Penekanan terhadap pentingnya penerapan standar internasional Generic Statistical Business Process Model (GSBPM)





• Penyusunan metadata statistik





• Kewajiban penyampaian hasil kegiatan statistik kepada BPS untuk menjamin kualitas dan akuntabilitas data yang dihasilkan

Dengan demikian, data statistik dapat menjadi acuan bagi perencanaan pembangunan dan pertumbuhan kota.

Poin Utama Kebijakan RKPD 2027 Kota Bandung

1. Pendekatan Partisipatif & Bottom-Up
   Memperkuat musyawarah dari level RW menggunakan data Laci RW untuk memastikan aspirasi warga terserap secara akurat.





2. Efisiensi Fiskal
   Mengarahkan Belanja Modal pada sektor produktif dan infrastruktur kewilayahan guna mengurangi disparitas ekonomi.





3. Digitalisasi Perencanaan
   Mengintegrasikan data statistik sektoral BPS dengan sistem informasi pembangunan daerah untuk transparansi dan akuntabilitas.

Dengan semangat kolaborasi antara pemerintah kota, provinsi, dan instansi vertikal seperti BPS, RKPD Kota Bandung Tahun 2027 diharapkan tidak hanya menjadi dokumen administratif, tetapi menjadi solusi nyata bagi permasalahan warga Bandung. Perencanaan berbasis data dari tingkat RW hingga makro statistik menjadi fondasi kuat untuk mewujudkan Bandung yang lebih baik, inklusif, dan berkelanjutan. (**)