Pendidikan Antikorupsi 2026 Diluncurkan: Negara Sibuk Ajari Anak Jujur, Sementara Koruptor Dewasa Masih Antre Sidang

LOCUSonline, JAKARTA - Pemerintah akhirnya kembali mengingatkan publik bahwa kejujuran itu penting. Lewat peluncuran Panduan dan Bahan Ajar Pendidikan Antikorupsi Tahun 2026, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah bersama Kementerian Dalam Negeri dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menggelar proyek besar membangun generasi antikorupsi sejak dini. Ironisnya, program ini lahir di tengah publik yang tiap pekan masih disuguhi berita OTT, suap proyek, hingga pejabat yang mendadak lupa asal hartanya.

Peluncuran program digelar di Kantor Kemendagri, Jakarta, Senin 11 Mei 2026, dan dihadiri jajaran pejabat kementerian, pimpinan KPK, serta kepala daerah dari berbagai wilayah Indonesia, baik secara langsung maupun daring.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, mengatakan pendidikan antikorupsi bukan sekadar menghafal pasal hukum atau mengenal istilah gratifikasi. Menurutnya, inti pendidikan justru ada pada pembentukan karakter dan integritas.

“Pengetahuan dan keterampilan harus bermuara pada penguatan integritas,” ujar Mu’ti.

Pernyataan itu terdengar masuk akal. Sebab selama ini, negeri ini memang tidak kekurangan orang pintar. Yang sering hilang justru rasa malu saat menyalahgunakan jabatan.

Baca Juga: Guru BK SMKN 2 Garut Minta Maaf Usai Potong Rambut Siswi, Publik Menilai Disiplin Tak Harus Berujung Gunting

Dalam program tersebut, pendidikan antikorupsi akan dimasukkan melalui pendekatan pembelajaran mendalam. Artinya, seluruh mata pelajaran diharapkan ikut menyisipkan nilai kejujuran, tanggung jawab, dan etika. Jadi bukan cuma pelajaran PPKn yang disuruh bicara moral, sementara praktik kehidupan sehari-hari justru memberi contoh sebaliknya.

Kemendikdasmen juga memperkenalkan konsep hidden curriculum atau kurikulum tersembunyi. Intinya sederhana, sekolah tidak cukup hanya mengajari murid soal kejujuran di papan tulis, tapi juga harus memberi contoh nyata lewat tata kelola yang bersih dan budaya sekolah yang sehat.

Karena akan terasa lucu jika siswa diminta anti korupsi, tetapi masih melihat pungutan liar, titip-menitip kursi sekolah, atau permainan anggaran di lingkungan pendidikan.

Mu’ti menegaskan bahwa pendidikan karakter tidak bisa dibebankan hanya kepada sekolah. Ia meminta keluarga, masyarakat, dan media ikut membangun budaya integritas.

"Pendidikan karakter tidak akan berjalan optimal tanpa ekosistem yang sehat dan konsisten," katanya.

Kalimat tersebut menjadi pengingat keras bahwa anak-anak belajar bukan hanya dari buku, tetapi juga dari tontonan dan perilaku orang dewasa di sekitarnya. Sulit meminta generasi muda jujur jika mereka tumbuh menyaksikan korupsi dianggap sekadar risiko jabatan.

Baca Juga: Razia Rambut SMKN 2 Garut Berujung Trauma, KPAI Ingatkan Sekolah: Disiplin Tanpa Empati Berisiko Melukai Martabat Siswa

Kemendikdasmen juga mengakui masih ada praktik di dunia pendidikan yang bertentangan dengan nilai integritas. Karena itu pemerintah mulai menekankan kebijakan berbasis kejujuran, termasuk dalam Tes Kemampuan Akademik dan sistem penerimaan murid baru yang diklaim lebih adil dan transparan.

Selain itu, siswa juga akan dikenalkan pada prinsip Good and Clean Governance sejak dini agar memahami pentingnya tata kelola yang bersih dalam kehidupan bernegara.