Pencopotan Dirjen Kemenkeu Mendadak: “Rotasi Biasa” yang Terlalu Cepat untuk Disebut Biasa

LOCUSonline, JAKARTA - Dunia birokrasi kembali menyuguhkan drama klasik dalam pergantian pejabat tinggi yang disebut “rutin”, tetapi waktunya cukup mengejutkan untuk memancing tafsir liar. Kali ini, dua direktur jenderal di Kementerian Keuangan Republik Indonesia resmi dicopot dalam waktu yang nyaris bersamaan dan publik pun mulai memainkan peran sebagai analis dadakan.

Dua nama yang dimaksud adalah Febrio Nathan Kacaribu dan Luky Alfirman. Keduanya dilepas dari jabatan strategis oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pada Selasa (21/4/2026), dalam sebuah langkah yang secara resmi disebut sebagai “rotasi biasa”.

Namun, seperti biasa, kata “biasa” dalam birokrasi sering kali memiliki definisi yang cukup elastis.

Direktur Lembaga Politik Indonesia, Ujang Komarudin, mengaku sulit memahami secara pasti alasan di balik pencopotan tersebut. Ia menilai, minimnya informasi publik membuat ruang spekulasi justru semakin luas.

“Kalau pergantian mendadak, biasanya memang ada problem. Bisa soal kinerja, bisa juga faktor politik,” ujarnya di Jakarta, Sabtu (25/4/2026).

Baca Juga: TKA Jadi “Cermin Nasional”, Sekolah Cambridge Pun Tak Lolos dari Ujian Realitas Pendidikan Indonesia

Menurut Ujang, dalam praktik birokrasi Indonesia, penilaian terhadap pejabat tidak selalu murni berbasis kinerja. Ada kombinasi antara faktor internal seperti capaian kerja dan faktor eksternal yang sering kali berbau politik.

“Kinerja itu dari dalam, politik dari luar. Kadang dua-duanya bertemu di satu meja,” katanya, menggambarkan realitas yang jarang tertulis di dokumen resmi.

Posisi dirjen di Kementerian Keuangan bukan jabatan sembarangan. Mereka berada di jantung pengelolaan fiskal negara sebuah wilayah yang sensitif, strategis dan tentu saja tidak steril dari berbagai kepentingan.

Karena itu, menurut Ujang, tidak menutup kemungkinan adanya faktor non-teknis yang ikut bermain. Meski demikian, ia tetap melihat keputusan tersebut sebagai bagian dari penataan internal dan konsolidasi organisasi.

“Pergantian pejabat itu hal biasa. Wewenang pimpinan. Bisa jadi ini untuk perbaikan organisasi,” ujarnya, mencoba menyeimbangkan antara analisis kritis dan diplomasi birokrasi.

Sementara itu, Purbaya Yudhi Sadewa sendiri menegaskan bahwa langkah tersebut hanyalah rotasi rutin. Tidak ada drama, tidak ada konflik besar, setidaknya menurut versi resmi.

“Itu hanya proses biasa, diputar saja. Tidak ada yang istimewa,” ujarnya kepada wartawan, Jumat (24/4/2026).

Namun ketika ditanya lebih jauh soal kemungkinan konflik internal, Purbaya memberikan jawaban yang cukup diplomatis dan sedikit membuka ruang tafsir.