RUU Satu Data Indonesia Dibahas DPR, Negara Akhirnya Lelah Cari Warga Miskin dengan Data yang Saling Bertengkar

LOCUSonline - DPR RI melalui Badan Legislasi (Baleg) mulai membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Satu Data Indonesia yang masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2026. RUU ini disiapkan sebagai obat penenang nasional setelah bertahun-tahun publik dipaksa hidup di tengah drama data pemerintah yang sering kali berbeda satu sama lain, bahkan untuk menghitung warga yang sama.

Selama ini, persoalan ketidaksinkronan data antarinstansi dianggap menjadi sumber kekacauan berbagai layanan publik. Mulai dari bantuan sosial yang nyasar ke orang mampu, BPJS yang mendadak nonaktif saat dipakai berobat, hingga bantuan bencana yang kadang lebih cepat tiba ke media sosial dibanding ke lokasi pengungsian.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, RUU tersebut lahir karena pemerintah menyadari ada masalah serius dalam sinkronisasi data nasional. Menurutnya, persoalan itu paling sering muncul ketika bantuan untuk masyarakat terdampak bencana mulai dibagikan.

"Sehingga kemudian di lapangan juga terjadi ketidaksinkronan ketika memberikan bantuan-bantuan kepada para pengungsi," ujar Dasco, Jumat (29/5/2026).

Pernyataan itu terdengar sederhana, tetapi publik paham betul bahwa di negeri ini, seseorang bisa tercatat miskin di satu instansi, dianggap mampu di instansi lain, dan tiba-tiba hilang dari sistem ketika bantuan mulai cair.

Selain kebencanaan, DPR juga menyoroti masalah bansos dan layanan BPJS yang selama ini kerap tersendat akibat data berbeda antar lembaga.

"Untuk dana bansos, BPJS, itu kita lihat juga masih ada ketidaksinkronan, sehingga kita akan sinkronkan menjadi Satu Data," kata Dasco.

Baca Juga: Anggaran Sapi Kurban Presiden Rp100 Miliar Bikin Menkeu Bingung: Bendahara Negara Mendadak Ikut Cari Nota Belanja

Ketua Baleg DPR Bob Hasan menyebut data merupakan kompas utama dalam penyusunan kebijakan negara. Sayangnya, selama ini kompas tersebut sering bergerak sendiri-sendiri sesuai arah kementerian masing-masing.

Menurut Bob, banyak program pemerintah akhirnya tidak tepat sasaran karena menggunakan basis data yang berbeda. Ia mencontohkan bantuan sosial yang masih sering salah alamat akibat ketidaksinkronan informasi antarwilayah.

"RUU Satu Data Indonesia adalah bentuk mengaktivasi seluruh data tentang potensi-potensi di Indonesia demi pembangunan nasional yang tepat guna," ujar Bob.

Namun, jalan menuju satu data nasional ternyata tidak semudah menggabungkan file Excel dalam grup kantor. DPR mengakui masih ada ego sektoral antarinstansi yang membuat masing-masing lembaga merasa data miliknya paling benar dan paling sakral.

Wakil Ketua Baleg DPR Ahmad Doli Kurnia mengatakan persoalan data yang tidak terintegrasi sebenarnya sudah menjadi penyakit tahunan birokrasi Indonesia.

"Contoh paling konkret ketika menghadapi bencana, ada bantuan sosial dari masyarakat, itu selalu ada masalah," kata Doli.