LOCUSonline - Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan komitmennya memperkuat lembaga penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung). Pernyataan itu disampaikan saat bertemu ribuan penggerak dan mitra Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Sentul, Kabupaten Bogor, Rabu (3/6/2026).
Prabowo bahkan meminta langsung para pimpinan lembaga tersebut menyampaikan kebutuhan personel maupun dukungan operasional untuk memperkuat pengawasan.
"Kepala BPKP, kalau butuh tambahan personel berapa saja, laporkan. Ketua KPK, berapa saja yang diperlukan, saya penuhi. Jaksa Agung juga demikian," ujar Prabowo di hadapan sekitar 12 ribu peserta acara.
Menurutnya, penguatan aparat penegak hukum menjadi bagian penting agar negara memiliki kemampuan mengawasi penggunaan uang publik. Ia menegaskan tidak ingin Indonesia kehilangan wibawa akibat praktik penyimpangan anggaran.
"Saya tidak mau NKRI dilecehkan. Saya tidak mau pemerintah tidak dihormati. Saya tidak mau uang rakyat dicuri," tegasnya.
Pernyataan tersebut muncul di tengah sorotan publik terhadap sejumlah kasus dugaan penyalahgunaan kewenangan di lingkungan pemerintahan, termasuk perkara yang menyeret mantan pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN). Prabowo sebelumnya mencopot mantan Kepala BGN Dadan Hindayana bersama dua mantan wakil kepala lembaga tersebut, Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung.
Presiden mengaku keputusan pencopotan itu bukan perkara ringan karena ketiganya merupakan pejabat yang sebelumnya ia percaya dan angkat.
"Berat bagi saya waktu menandatangani keputusan itu. Mereka orang yang saya angkat, orang yang saya beri amanah, bahkan saya beri pangkat," kata Prabowo.
Namun, ia menegaskan kedekatan maupun hubungan personal tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan aturan. Menurutnya, pemerintah harus memberikan contoh bahwa jabatan bukanlah perisai dari pemeriksaan hukum.
Di sisi lain, penguatan lembaga pengawas juga menjadi tantangan tersendiri. Besarnya dukungan terhadap aparat hukum perlu dibarengi transparansi, sebab pemberantasan korupsi bukan hanya soal menambah jumlah personel, tetapi memastikan lembaga bekerja tanpa tekanan dan kepentingan.
Sebab, kata publik sering mengingatkan, uang negara bukanlah dompet pribadi yang bisa dipakai bersama ketika perlu, melainkan amanah yang harus dipertanggungjawabkan sampai rupiah terakhir.*****