LOCUSONLINE - Janji Politik Bupati KBB. Seiring akan berakhirnya masa jabatan Hengki Kurniawan sebagai Bupati Kabupaten Bandung Barat (KBB), 20 September mendatang, Kepala Desa Cipatat, Kecamatan Cipatat, Darya Sugangga mengingatkan agar janji politik pada saat kampanye dalam visi misi yang tertuang dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) segera direalisasikan.
-
Salah satunya bantuan keuangan (Bankeu) bagi seluruh RW. Menurut Darya, RPMJD Kabupaten Bandung Barat itu merupakan visi misi Bupati dan Wakil Bupati KBB. Terlepas pecah kongsi dan lain-lain itu bukan penghalang untuk melaksanakan sebuah kegiatan dan wajib dilaksanakan sampai 2023.
"Nah realisasinya mana? 2022 kemarin itu juga kecil, hanya Rp 15 juta, sekarang gimana realisasinya? kalau seorang bupati dan wakil bupati tidak melaksanakan RPJMD itu sudah pelanggaran administratif," ungkapnya kepada wartawan, Kamis (14/9/2023).
Darya mengungkapkan, janji politik itu awalnya 100 juta/tahun untuk setiap RW. Ternyata uangnya tidak ada dari tahun pertama hingga tahun ketiga. Hingga akhirnya turun drastis menjadi 15 juta rupiah / tahun untuk setiap RW.
"Kita gak permasalahkan penurunan nominal bantuan, terpenting saat ini bantuan keuangan bagi RW tersebut dapat dicairkan sebelum berakhirnya masa jabatan Bupati Bandung Barat," tegasnya.
Menurutnya, bantuan keuangan RW sebesar Rp15 juta ini menjadi pertanyaan bagi beberapa kepala desa, karena jika nanti sudah diganti sama Pj, Pj tersebut tidak mempunyai janji politik.
"Kades yang lain juga sama nanyain, gimana janji bupati pasangan Akur. Walaupun sekarang ada Pj, tetapi Pj gak punya janji politik, karena PJ gimana Mendagri," pungkasnya.
-
Permohonan Pencairan Sudah Diajukan
Sementara itu, Dewan Pimpinan Kecamatan (DPK) Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kecamatan Lembang, Agus Karyana meminta Bupati Kabupaten Bandung Barat dapat mencairkan bantuan keuangan RW sebelum masa jabatannya berakhir.
Menurut Agus Karyana, bantuan keuangan untuk RW merupakan janji politik pasangan Aa Umbara dan Hengki Kurniawan saat kampanye Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati KBB.
Diketahui pucuk pimpinan Bandung Barat duduki Hengki Kurniawan sebagai Bupati Bandung Barat menggantikan Aa Umbara Sutisna yang tersandung masalah hukum.
Awalnya, bantuan keuangan untuk RW tersebut sebesar Rp 100 juta/tahun dan turun drastis menjadi Rp 15 juta/tahun. DPK APDESI Lembang, Agus menyebut, bantuan tersebut baru terealisasi satu kali pada tahun 2022 lalu.
"Saya harap di akhir masa jabatan bupati hendaknya bisa mencairkan dan merealisasikan bantuan keuangan RW ini agar apa yang menjadi harapan dan salah satu janji politiknya bisa terpenuhi," ungkapnya kepada wartawan, Kalmis (14/9/2023)
Menurut Agus, Pj Bupati Bandung Barat yang nanti akan menggantikan sementara bupati saat ini belum tentu bisa meneruskan program. "Janji-janji yang belum terealisasikan belum tentu PJ bisa meneruskan kebijakan pak bupati," ujarnya.
"Itu harapan saya dengan para Ketua DPK Apdesi yang kemarin itu sempat ngobrol, karena ada juga di salah satu desa tahun 2022 ada 2 RW yang belum cair," papar Agus menambahkan.
Terpisah, Fungsional Bidang Kelembagaan DPMD (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa) Kabupaten Bandung Barat, Desi Devianti mengungkapkan, pihaknya sudah mengajukan permohonan pencairan pada Bupati KBB tanggal 26 Juni.
"Suratnya juga udah turun, disposisinya dari pak Sekda ke Keuangan. Ada disposisinya di perubahan. Masalah cair atau tidaknya bukan ranahnya DPMD, kita sudah mengikuti sesuai administrasi," ungkapnya saat di konfirmasi, Jumat (15/9/2023)
Disinggung apakah pemerintah desa sudah mengirimkan proposal Bantuan Keuangan RW yang nilainya Rp 15 Juta, Desi mengatakan belum.Hal tersebut menurutnya dikarenakan belum ada kejelasan dan khawatir kalau mereka (pemerintah desa) sudah memasukan proposal ternyata tidak sesuai dengan rencana.
"Biasanya kalau untuk proposal kita bersurat dulu ke desa melalui kecamatan, disini kita belum melakukan itu karena belum ada kepastian juga dari keuangannya," jelasnya.
"Terakhir di cek menunggu rasionalisasi di perubahan itupun berdasarkan hasil kesepakatan," tambahnhya.
Perjuangan DPMD KBB
Wakil ketua APDESI (Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia) Kabupaten Bandung Barat, Naryo menyatakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bandung Barat akan tetap berupaya merealisasikan Bantuan Keuangan (bankeu) untuk RW di wilayahnya.
Hal itu diketahui setelah dirinya bersama sejumlah pengurus APDESI KBB bertemu dengan Kepala DPMD KBB pada Jumat (15/9/2023).
"Hasil pembicaraan dengan pak Kadis DPMD, bankeu untuk RW itu saat ini sedang dalam proses pengkajian Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) KBB," ucap Naryo kepada wartawan.
Dikatakan Naryo, meski nanti Hengky Kurniawan sudah tidak menjabat sebagai Bupati Bandung Barat, bankeu berbasis RW tersebut belum tentu tidak akan cair.
"Karena itu (bankeu) merupakan bagian dari RPJMD KBB tahun 2019 hingga 2023. Belum tentu tidak cair," ujarnya.
Lebih jauh Naryo mengungkapkan, Bupati Bandung Barat Hengky Kurniawan telah mendatangani Surat Keputusan (SK) terkait bantuan keuangan untuk RW tersebut.
"Pak Kadis DPMD akan tetap mengupayakan (bankeu RW) itu cair. Walau nominalnya tidak maksimal," tuturnya.
Diberitakan sebelumnya, di akhir masa jabatannya sebagai Bupati Bandung Barat, Hengky Kurniawan didesak untuk segera merealisasikan bantuan keuangan sebesar 15 Juta ke seluruh RW di Kabupaten Bandung Barat.
Mengingat, masa bakti Hengky sebagai Bupati Bandung Barat tinggal menghitung hari lantaran akan berakhir pada 20 September 2023 mendatang. (KAMIL)
