LOCUSONLINE – Beberapa pengusaha mengeluhkan sikap sejumlah oknum pejabat di salah satu instansi Pemerintah Kabupaten Garut. Pasalnya oknum-oknum pejabat ini berani menjanjikan sejumlah proyek dengan nilai puluhan miliar, tetapi faktanya janji para oknum tersebut tidak pernah terealisasi.
Ironisnya lagi, sejumlah oknum sudah berani meminta sejumlah uang dan sejumlah barang yang nilainya mencapai ratusan juta rupiah. Sehingga, kedua pengusaha ini mengalami kerugian yang sangat fantastis.
Uang yang diminta sejumlah oknum pun diberikan langsung melalui sistem elektronik yakni di transfer kepada oknum-oknum. Selain itu, oknum pejabat ini melibatkan sejumlah politisi yang memperkuat apa yang dijanjikan oknum-oknum pejabat.
Oknum pejabat dan oknum politisi tersebut memberi iming-iming atau angin surga secara sistematis. Dimulai dari penyajian program, kemudian menawarkan dengan penuh kepastian. Masing-masing pihak memberikan keyakinan kepada pengusaha agar mau mengikuti program sekaligus memberikan uang dimuka.
Pembicaraan diawali sekitar bulan Juli 2023, sekitar pukul 00.42 WIB. Dua politisi dan salah satu oknum pejabat menghubungi salah satu pengusaha yang beraktivitas di Bandung Jawa Barat untuk bertemu di salah satu kedai di wilayah Kecamatan Tarogong Kaler Kabupaten Garut.
“Salah satu oknum pejabat XX yang bekerja di salah satu instansi Pemkab Garut mengatakan ada sejumlah program dengan nilai pekerjaan yang bervariatif di sejumlah titiknya, dari mulai Rp 30.000.000 sampai dengan Rp.200.000.000. Karena selama ini saya ingin berkecimpung di dunia bisnis yang sesuai program yang ditawarkan, maka saya menyambut baik penawaran itu. Penawaran yang dijanjikan pejabat ini diperkuat oleh kedua politisi yang ada pada pertemuan itu,” ujar salah satu sumber yang mendatangi Redaksi LOCUSONLINE.CO, Minggu (24/04/2023).
Sumber juga memperlihatkan sejumlah bukti berupa bukti transfer uang kepada satu oknum pejabat dan perwakilan XY, salah satu oknum pejabat lainnya. Secara terpisah, oknum pejabat XY memperkuat penawaran oknum pejabat XX. Oknum XY memperlihatkan data base calon penerima bantuan. Setelah itu, oknum XY juga meminta barang berupa tas sebanyak puluhan unit. Namun sampai saat ini, pihaknya baru memberikan 10 unit unit.
“Tasnya terbuat dari kulit berkualitas dan nilainya cukup mahal. Satu tas senilai Rp 1.000.000. Apabila dikalikan 200 unit, maka biayanya akan mencapai Rp 200.000.000. Oknum pejabat I ini memperkuat program yang ditawarkan oknum XX, karena program tersebut ada pada bidang masing-masing dan tidak terpisahkan,” katanya.
Sumber menyebutkan program pembangunan yang dijanjikan sebesar puluhan miliar, sehingga dirinya merasa tertarik untuk ikut bersaing mendapat pekerjaan dari program yang dijanjikan. “Saya memiliki legalitas dan produk yang tersertifikasi sesuai dengan regulasi. Seperti ijin kementerian, ijin lab, sertifikasi produk dan kualitas yang siap bersaing, sehingga saya berani mengikuti program tersebut,” paparnya.
Sumber menjelaskan, program yang dijanjikan memiliki manfaat yang sangat besar bagi masyarakat luas dan tentu bagi pemerintah itu sendiri. “Saya sangat antusias dengan program yang ditawarkan, karena program ini sangat ditunggu-tunggu oleh semua pihak,” katanya.
Sumber berharap, pejabat di wilayah hukum Pemkab Garut bisa bekerja dengan profesional, sehingga program apapun yang disiapkan pemerintah bisa berjalan dengan baik dan bisa dirasakan manfaatnya oleh semua elemen masyarakat.
“Jujur saja, saya sangat mendukung program tersebut bukan karena melihat keuntungan semata. Tetapi saya melihat program ini sangat berarti bagi masyarakat luas. Dari hati yang paling dalam, saya berjanji akan melaksanakan program ini dengan sebaik-baiknya,” terangnya.
Sumber juga mengatakan, bukan hanya dirinya yang diberikan janji palsu, tetapi ada juga pengusaha lain yang ditawarkan program tersebut. Dengan adanya janji palsu dari sejumlah oknum yang diperkuat dua oknum politisi ini, pihaknya mengalami kerugian moril dan materi. Pasalnya, uang yang diberikan merupakan biaya konsorsium dan kepercayaan.
“Siapa sih yang tidak mau ikut pada satu program pembangunan yang nyata dan menguntungkan masyarakat. Namun saya heran, kenapa saya seakan dijadikan korban. Uang saya diminta, saya terus dibujuk, tetapi akhirnya saya rugi dalam berbagai hal,” ujarnya pilu.
Sumber menambahkan, persoalan tersebut akan disampaikan kepada BKD (Badan Kepegawaian Daarah) Kabupaten Garut serta pimpinan partai politik tempat kedua oknum politisi ini bernaung. “Saya ingin menyelesaikan masalah ini secara musyawarah dengan semua pihak. Sudah 15 kali saya meminta pertanggung jawaban mereka, namun hasilnya nihil,” ujarnya.
Produk KW
Sumber menduga, program yang ditawarkan kepada dirinya sebagian sudah dilaksanakan di sejumlah titik melalui pihak lain. Namun apabila dilihat dari produk lain dikhawatirkan merupakan barang Aspal (asli tapi palsu). “Produk dari dari perusahaan lain dikhawatirkan tidak memiliki ijin atau ilegal. Semisal, tidak memiliki ijin lab, ijin kementerian, tidak tersertifikasi dan lainnya. Sehingga akan berdampak buruk terhadap pelaksanaan program yang dicanangkan Presiden Joko Widodo,” pungkasnya. (asep ahmad)
