LOCUSONLINE.CO - Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pejabat di Kabupaten Garut, menjadi perbincangan warga masyarakat. Pasalnya, ditengah himpitan ekonomi yang semakin memperihatinkan, kekayaan sejumlah pejabat malah meningkat drastis.
Contohnya saja kekayaan Bupati Garut, Rudy Gunawan. Berdasarkan informasi yang dilansir dari media Kompas.com, tahun 2020, harta kekayaan Rudy mengalami kenaikan. Nilai kekayaanya Rp 17.561.000.000 dan naik menjadi Rp 18.321.491.590.
Pada tahun 2020, Rudy membeli satu unit mobil Toyota Fortuner senilai Rp 750 juta dan membeli tanah di empat lokasi senilai Rp 650 juta. Meski Pandemi Covid, pada tahun 2021, Rudy masih bisa menambah kekayaannya sebesar Rp 1 miliar dari Rp 18.321.491.590 di tahun 2020, menjadi Rp 19.361.305.
Penambahan kekayaan berasal dari kepemilikan satu lahan yang berada di kawasan Garut Kota dengan luas mencapai 677 meter persegi yang nilainya mencapai Rp 3 miliar.
Sementara, tahun 2022 harta kekayaan Rudy menjadi 19.726.388.813 atau mengalami kenaikan sebesar Rp 365 juta atau meningkat 1,89 persen dibanding 2021.
Bupati Garut Rudy Gunawan mengakui, ada kenaikan harta kekayaan miliknya yang dilaporkan ke LHKPN sebesar Rp 300 juta lebih dan total kekayaan yang dilaporkannya mencapai Rp 19 miliar lebih. “Terakhir saya laporan LHKPN itu Februari 2023, jumlahnya Rp 19 miliar lebih, nambah 300-an,” jelas Rudy kepada wartawan saat ditemui di kantor Dinas Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Garut, Selasa (14/3/2023).
-
Penyakit Hydrocephalus Warga Garut
Sementara itu, kenaikan harta kekayaan orang nomor satu di Kabupaten Garut ini berbanding terbalik dengan kondisi salah satu keluarga di Kp. Sukasari RT/RW 002/005 Desa Jatisari, Kecamatan Karangpawitan, Kabupaten Garut.
Keluarga ini harus menahan pilu tatkala tiga tahun terakhir perekonomiannya menurun drastis, karena mengaku usahanya bangkrut dan ditipu orang. Bahkan saat ini harus menahan rasa pahit yang mendalam karena putri tercintanya harus di operasi karena divonis penyakit Hidrocefalus dan Celebral Palsy.
Yang lebih memprihatinkan, kini biaya pengobatan untuk anak tercinta semakin besar, namun pendapatan malah nihil. Rumah yang dibangun hasil kerja kerasnya menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) selama bertahun-tahun pun harus dilelang oleh salah satu perusahaan jasa pembiayaan keuangan, karena sertifikatnya dijadikan jaminan untuk meminjam modal usaha.
Kesedihan keluarga ini semakin menjadi-jadi, tatkala beberapa pihak enggan memberikan bantuan karena melihat fisik kediamannya yang disebut cukup megah. Kini anaknya terbaring kesakitan dan obat-obatan tidak bisa ditebus pasca operasi di RS Santosa Bandung.
"Saya hanya bisa menangis dan berharap bantuan dari Allah Subhanahu Wata'ala. Saya sangat sedih melihat anak saya terbaring dengan luka di kepala bekas operasi. Saya ingin menolongnya, tapi saya tidak mampu. Saya sangat mencintai anak saya," ujar Widya saat menghubungi media ini, Senin (22/10/2022).
Widya pun menceritakan sedikit kronologis kondisi putri tercintanya. Menurutnya, tanggal 5 Oktober 2023 dirinya menghubungi pihak Dinas Sosial Kabupaten Garut untuk meminta bantuan sebelum anaknya di operasi di RS Santosa Bandung. Namun usahanya meminta ke Dinas Sosial kandas, dengan alasan pihak Dinsos tidak bisa membantu.
"Menurut pihak Dinsos Garut anggaran untuk fasilitasi ke faskes bulan Oktober sudah habis. Sedangkan anggaran kas nya baru bisa diajukan bulan November. Kemudian pihak Dinsos menanyakan terkait kepemilikan BPJS," katanya.
Namun demikian, Widya cukup gembira karena operasinya berjalan lancar. Putrinya akhirnya bisa dibantu setelah mendapatkan bantuan mobil ambulance dari Ketua PDIP, Yudha Puja Turnawan. Bahkan, anggota DPRD itu membantunya membayar BPJS mandiri serta dendanya.
"Anak saya akhirnya bisa dioperasi di RS Santosa Bandung karena dibantu Kang Yudha dari PDIP. Saya sangat berterima kasih kepada beliau. Saya juga malu kalau harus minta bantuan lagi kepada Kang Yudha," ujar Widya.
Sebenarnya Widya enggan bercerita tentang persoalan keluarganya kepada orang lain, namun melihat kondisi anaknya yang memprihatinkan, maka iapun terpaksa berbagi cerita dengan media. "Saya bingung pak, putri saya kini harus diperiksa ke RS Santosa Bandung, tapi saya tidak punya uang. Obat salep saja belum tertebus. Saya bingung pa," ujar Widya.
Operasi Pertama Dari Koropak Desa
Sebagai seorang ibu, pasti semua wanita akan merasa sedih ketika melihat anak tercinta terbaring sakit, tetapi tidak memiliki uang untuk berobat. Itulah yang dialami oleh Widya, ibu dari anak bernama Azhima Nur Hafizah. Bayi berusia 10 bulan.
Anaknya itu divonis menderita penyakit Hydrocephalus sejak lahir. Sejak lahir sudah dirawat di RSUD dr Slamet Garut selama dua bulan lamanya. Setelah itu Widya dan keluarganya merawat Azhima di rumahnya. Namun setelah tiga bulan, atau ketika usianya mencapai 5 bulan, Azhima harus menjalani operasi.
"Operasi pertama dilakukan saat mencapai usia 5 bulan dan operasi kedua dilakukan saat anak saya berusia 9 bulan 16 hari. Di saat operasi pertama, saya dibantu pihak menggunakan dana koropak desa, namun disaat operasi kedua tidak ada bantuan sama sekali. Bahkan meminjam ambulan pun tidak diberikan. Pihak desa malah meminta uang untuk biaya supir dan bensin sebanyak Rp 300.000. Makanya saya minta bantuan ambulan PDIP," katanya.
Widya mengaku berterima kasih kepada pihak desa yang telah membantu anaknya menjalani operasi pertama, walau saat operasi kedua seperti tidak ada respon sama sekali. "Sesudah operasi di Bandung kami pulang ke Garut menggunakan Bis, karena tidak ada bantuan ambulance. Demi Allah sepedih itu nasib kami," papar Widya.
Kebingungan Menjelang Operasi
-
Widya mengaku kebingungan ketika anaknya mau menjalani operasi kedua di Bandung. Pasalnya, sebelum di operasi malah muncul tagihan dari BPJS sebesar Rp 500.000 lebih. Widya pun menelfon ke beberapa orang namun tidak ada yang menolongnya, sehingga penanganan di RS cukup lama. Disanalah akhirnya Widya dan suaminya memberanikan diri meminta bantuan lagi kepada pihak PDIP Garut.
"Sebenarnya saya malu pa, tapi demi anak, kami buang rasa malu itu. Saya kembali meminta bantuan kepada PDIP. Kang Yudha pun mengirimkan nomor Kader PDIP di Karangpawitan bernama Diana. Bu Diana inilah yang membayar tunggakan BPJS. Alhamdulillah anak saya bisa menjalani operasi setelah Ibu Diana membayar tunggakan BPJS," terangnya.
Widya hanya berharap kepada Pemerintah Kabupaten Garut untuk membuka mata dan peka terhadap kondisi masyarakatnya. Minimal bisa membantu pengobatan anak tercintanya. "Saat ini saya hanya butuh orang yang bisa membantu meluapkan isi hati saya. Kenapa pemerintah tutup mata," pungkasnya.
Ketua PDIP DPC Kabupaten Garut, Yudha Puja Turnawan saat dihubungi media ini, melalui sambungan selulernya, Senin (22/10/2023) mengatakan, memang benar Kader PDIP membantu membayar denda pelayanan BPJS Mandiri dan kedepannya akan diusulkan membuat BPJS PBI. "Kita usulkan kedepannya membuat BPJS gratis," ujarnya.
Sampai saat ini, pihak media belum melakukam konfirmasi kepada pihak Desa Jatisari terkait kondisi salah satu warganya yang membutuhkan bantuan untuk biaya operasi dan pengobatan putrinya.
Demikian informasi tentang "Penyakit Hydrocephalus Warga Garut" semoga membantu (Asep Ahmad)
