LOCUSONLINE, BANDUNG - Pelapor akun TikTok @anti.gratifiasi, Asep Muhidin, SH., MH, kembali mendatangi Polda Jabar untuk memberikan keterangan tambahan kepada penyidik Cyber Polda Jabar. Jumat, 03/05/2024.

Asep menjelaskan kedatangannya ke Cyber Polda Jabar untuk memenuhui undangan dari penyidik. Dirinya datang bersama saksi yang telah melakukan pendalaman bersama dalam mencari kebenaran terkait laporan tersebut.

"Hari ini saya diundang kembali oleh penyidik Cyber Polda Jabar untuk memberikan keterangan tambahan dengan menjawab sekitar 14 pertanyaan yang diajukan oleh penyidik terkait akun TikTok @anti.gratifiasi yang menuduh komisioner KPU Jabar menerima gratifikasi dalam pemilihan calon legislatif tahun 2024," jelasnya.

Asep juga menyebutkan, berdasarkan hasil pendalaman, penyidik telah menemukan titk lokasi tempat pembuatan video yang diunggah oleh akun TikTok @anti.gratifiasi, yaitu di Hotel Sumber Alam Cipanas Garut.

"Bahkan, menurut informasi dari saksi, tim Inafis Polri telah melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) beberapa hari yang lalu, dan saksi juga telah diundang," paparnya.

Asep pun mengungkapkan dirinya memberikan jawaban atas beberapa pertanyaan yang diajukan oleh penyidik dan menyampaikan bahwa sebelum video tersebut viral, Ketua KPU Kabupaten Garut, Dian Hasanudin, pernah menerima video tersebut dari seorang temannya, namun dirinya tidak mengetahui siapa temannya tersebut. Setelah itu, video tersebut viral melalui akun TikTok @anti.gratifiasi.

"Saya akan membawa 4 orang saksi untuk memberikan keterangan kepada penyidik Cyber Polda Jabar. Saksi-saksi ini didasarkan pada hasil pendalaman dan petunjuk yang kami peroleh di lapangan," tegas Asep.

Pelapor mendeteksi adanya dugaan bahwa salah satu anggota KPU Pangandaran berada di sekitar TKP dalam video tersebut, hal ini menjadi pertanyaan besar. Kami juga melakukan penelusuran terhadap pemesan kamar hotel di Sumber Alam, dan diduga terkait dengan salah satu pegawai Pengadilan Agama di daerah Bandung.

"Intinya, masyarakat ingin memastikan bahwa pesta demokrasi seperti Pilpres dan Pileg benar-benar merupakan suara rakyat, bukan hasil editan dari KPU. Oleh karena itu, hal ini perlu dibuktikan apakah apa yang disebar oleh akun TikTok tersebut merupakan hoaks atau benar adanya, agar masyarakat tidak kehilangan kepercayaan terhadap KPU sebagai penyelenggara pemilihan umum," pungkasnya.

Editor: Red