Kamis, 4 Juni 2026

Entry Meeting bersama BPKP; Plt Inspektur Daerah Garut, Metodologi Pengawasan Berupa Reviu dan Analisis Data, Observasi Lapangan, Wawancara Serta Klarifikasi

Photo Author
locusonline, Locusonline.co
- Rabu, 11 September 2024 | 09:48 WIB

LOCUSONLINE, GARUT - Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Garut, Nurdin Yana, menghadiri Entry Meeting bersama BPKP (Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan)  Provinsi Jawa Barat terkait Pengawasan Akuntabilitas Transfer Daerah Tahun 2024. Kegiatan ini berlangsung di Aula Inspektorat Kabupaten Garut, Jalan Proklamasi, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, pada Rabu (11/9/2024).

Entry Meeting bersama BPKP difokuskan pada evaluasi transfer dana, termasuk Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) tahun 2023 dan 2024.

"BPKP ingin memotret sejauh mana efektivitas pelaksanaan transfer dana, mekanisme yang ada, dan mengidentifikasi hal-hal yang perlu diperbaiki," ujar Nurdin Yana.

Nurdin menekankan pentingnya evaluasi ini untuk memastikan efektivitas dan efisiensi penggunaan dana transfer. Ia meminta Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk bersikap kooperatif selama pemeriksaan dan memastikan data yang dibutuhkan BPKP disediakan dengan baik.

"Harapannya nanti diperoleh kepastian terkait mekanisme yang ada, apakah memberikan efektivitas efisiensi atau tidak. Jika tidak, apakah akan dilakukan rekonstruksi atau koreksi atas kebijakan yang ditawarkan pusat ke daerah," jelasnya.

Pengawasan akuntabilitas transfer daerah tahun 2024 ini mencakup lima poin penting, yaitu:

1. Analisis efektivitas transfer terhadap pembangunan daerah dan dampak pada disparitas wilayah.
2. Pengamatan pemanfaatan transfer oleh pemerintah daerah.
3. Analisis perubahan perilaku pemerintah daerah terkait kebijakan transfer.
4. Identifikasi hambatan dalam pemanfaatan transfer.
5. Rumusan strategi penyempurnaan kebijakan untuk meningkatkan kebermanfaatan transfer ke daerah.

Plt Inspektur Daerah Kabupaten Garut, Natsir Alwi, menjelaskan metodologi pengawasan melibatkan reviu dan analisis data, observasi lapangan, wawancara, serta klarifikasi.

"Hasilnya akan berupa laporan evaluasi dan monitoring efektivitas penggunaan dana transfer yang disampaikan kepada pihak terkait," jelasnya.

Pemkab Garut berkomitmen untuk bekerja sama dengan BPKP dalam proses evaluasi ini dan memanfaatkan hasil evaluasi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan dana transfer di masa mendatang.

Pewarta: Bhegin

Editor: Red

Editor: locusonline

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Tags

Terkini

X