LOCUSONLINE, GARUT - Putri Karlina Berkomitmen Berantas Pungli dan Korupsi: Calon Wakil Bupati Garut nomor urut 2, Luthfianisa Putri Karlina, menyatakan komitmennya untuk menciptakan lingkungan pemerintahan yang bersih dari praktik korupsi dan pungutan liar (pungli) jika terpilih bersama pasangannya, Calon Bupati Abdusy Syakur Amin, pada Pilkada 2024.

Komitmen ini disampaikan Putri Karlina saat menanggapi keluhan warga Desa Sirnagalih, Kecamatan Bayongbong, Kabupaten Garut, yang mengaku kesulitan dalam proses pembuatan KTP yang dinilai berbelit-belit dan disertai pungutan liar.

Nani (52), seorang warga setempat, mengungkapkan pengalamannya saat mengurus KTP untuk keperluan data anak masuk sekolah yang menurutnya prosedurnya sangat berbelit-belit dan lama.

“Waktu itu saya buru-buru karena buat kelengkapan data anak masuk sekolah. Tapi tetap saja harus bayar mahal, padahal gratis. Bagaimana kalau ibu jadi wakil bupati nanti,” ujar Nani di hadapan Putri Karlina.

Putri Karlina mengungkapkan bahwa selama dirinya berkampanye, banyak menerima pengaduan serupa terkait buruknya pelayanan publik dan adanya pungutan liar. Ia bahkan menceritakan tentang keluhan dari pengusaha konstruksi yang dihadapkan pada pemotongan proyek.

“Para pemborong mengaku harus setor ‘upeti’ sebesar 10-15 persen dari nilai proyek pembangunan yang dikerjakan,” ucap Putri.

Putri menegaskan komitmennya untuk memberantas praktik pungli dan korupsi yang kerap meresahkan masyarakat tersebut.

“Jadi, keluhan pungli dan pemotongan dana bantuan seperti ini banyak sampai ke saya juga. Dibawah Pak Syakur dan Teh Putri, kita berkomitmen untuk memberantas itu,” ucap Putri disambut tepuk tangan meriah dari warga yang hadir.

Putri berjanji, jika dirinya terpilih sebagai Wakil Bupati Garut pada Pilkada 2024 nanti, maka akan memberantas praktik kotor tersebut.

“Pokoknya nanti yang seperti itu harus diberantas. Caranya bagaimana, itu rahasia. Lihat saja. Kalau masih ada yang ‘bermain’, laporkan ke saya,” tegasnya.

Selain memberantas pungli dan korupsi, Putri juga berkomitmen untuk menjalankan program-program yang berpihak pada kepentingan masyarakat kecil. Salah satunya adalah efisiensi anggaran dan pengurangan proyek-proyek besar yang tidak memberikan dampak langsung pada peningkatan ekonomi masyarakat.

Menurut Putri Karlina, membangun fasilitas dan gedung yang mewah, tetapi hanya digunakan sesekali saja, tidak seefektif membangun fasilitas umum di desa. Apalagi di pedesaan banyak masyarakat yang kesulitan ekonomi, angka kemiskinan tinggi, dan pengangguran di mana-mana.

“Bukan tidak boleh membangun, tapi kebutuhan masyarakat harus diutamakan,” katanya.

Editor: Bhegin