LOCUSONLINE, LAMPUNG SELATAN - Puluhan warga Desa Baktirasa Kecamatan Sragi Kabupaten Lampung Selatan mengadakan aksi unjuk rasa damai di Depan kantor Desa Baktirasa. Mereka menuntut Kepala Desa Sarna untuk mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran APBDes tahun 2023 dan 2024. Para pengunjuk rasa juga meminta Kepala Desa Sarna untuk mundur dari jabatannya.

Aksi unjuk rasa ini dikawal ketat oleh aparat keamanan, meliputi Satuan Sabhara Polres Lampung Selatan, Sat Serse Polres Lampung Selatan, gabungan Polsek Sragi dan Palas, anggota Babinsa Koramil 0421-08 Palas, Camat Kecamatan Sragi, dan Sekcam Kecamatan Sragi.

Jajang Suprayatna, Koordinator Lapangan aksi, mengungkapkan bahwa Kepala Desa Sarna tidak transparan dalam pengelolaan anggaran APBDes, terutama terkait laporan penggunaan dana untuk tahun 2024.

“Banyak dana desa yang dilaporkan dalam pertanggungjawaban untuk anggaran 2024 adalah fiktif. Contohnya, laporan pembangunan gedung aula balai desa selalu ada di APBDes setiap tahun, padahal pembangunannya sudah selesai pada tahun 2021-2022," ungkap Jajang.

Selain itu, Jajang juga menuding Kepala Desa Sarna menyalahgunakan program ketahanan pangan berupa kambing yang seharusnya diberikan kepada warga, namun justru disalurkan hanya untuk keluarganya. Begitupun dengan program bedah rumah yang hanya diberikan kepada keluarga Kepala Desa.

Dia menambahkan bahwa kami warga masyarakat Desa Baktirasa meminta pihak Kejaksaan dan pihak Kepolisian dan inspektorat agar mengusut tuntas anggaran dana Desa ratusan juta rupiah yang diduga telah dikorupsi Kepala Desa Sarna.

“Kami meminta pihak Kejaksaan, Kepolisian, dan Inspektorat untuk mengusut tuntas dugaan korupsi anggaran dana desa ratusan juta rupiah ini," tegas Jajang.

"Untuk hal ini kami akan mengawal sampai tuntas dan kami masyarakat Desa Baktirasa telah mengajukan surat ke Dinas PMD Kabupaten Lampung Selatan untuk memberhentikan Kades Sarna sebagai Kepala Desa dan mempertanggung jawabkan semua yang telah dia lakukan." jelas jajang.

Agus (45) salah satu perwakilan BPD Desa Baktirasa juga mengungkapkan hal yang sama, kami sebagai BPD akan mengawal proses audit dan pemeriksaan yang akan dilakukan oleh pihak kepolisian, kami dan masyarakat akan menunggu hasil dari audit.

"Apa yang dilaporkan oleh Kepala Desa Sarna dalam laporan pertanggung jawaban beberapa hari yang lalu, kami BPD dan masyarakat tidak menerima karena semua laporan penggunaan Dana Desa yang disampaikannya sangat tidak transparan," tambahnya.

Kepala Desa Baktirasa Sarna saat dikonfirmasi awak media setelah aksi unjuk rasa menjelaskan masalah bantuan kambing dari anggaran dana Desa bukan disalurkan kepada keluarganya, itu hanya dititipkan, apabila masyarakat ingin menggadunya (memelihara) silakan, tapi harus bagi hasil dan mempunyai kandang, nantinya apabila kambing ini sudah berkembang biak maka masyarakat yang lain bisa menggaduhnya juga sehingga dapat membantu perekonomian mereka.

"Dalam pertemuan tadi dengan beberapa perwakilan masyarakat aksi yang difasilitasi oleh pihak Kecamatan dan pihak kepolisian semuanya akan dilakukan pemeriksaan dan diaudit oleh pihak-pihak terkait," pungkasnya.

[video width="848" height="480" mp4="https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/750x500/photo/locusmedia/2025/02/Warga-Desa-Baktirasa-Demo-Kadesnya-Untuk-Mundur.mp4"][/video]