LOCUSONLINE, BLORA – Musrenbang Kecamatan Blora Bahas 566 Usulan: Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kecamatan Blora dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun anggaran 2026 dilaksanakan di pendopo Kecamatan Blora Kota, Jawa Tengah.
Camat Blora, Hadi Praseno, menyampaikan bahwa Musrenbang merupakan forum tahunan yang wajib dilaksanakan sesuai amanat Undang-undang. Proses penyusunan program ini tidak muncul begitu saja, melainkan melalui tahapan Musyawarah Desa (Musdes) dan Musyawarah Kelurahan (Muskel) hingga tingkat Kecamatan.
"Kita membahas 566 usulan dari 16 Desa dan 12 Kelurahan, masing-masing mengajukan tiga prioritas utama," ujarnya kepada wartawan, Rabu (5/2/2025).
Hadi menambahkan bahwa usulan tersebut dikelompokkan menjadi tiga sektor utama, yaitu sosial budaya, ekonomi, dan infrastruktur. Seluruh usulan akan disesuaikan dengan anggaran yang tersedia.
"Sumber pendanaan dapat berasal dari berbagai pihak, termasuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Bantuan Provinsi (Banprov), hingga pemerintah pusat," jelasnya.
Hadi menekankan pentingnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, khususnya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Ia mengungkapkan bahwa tagihan PKB di Kecamatan Blora mencapai Rp 8 miliar, dan pajak tersebut berperan penting dalam mendukung pembangunan daerah.
"Kami berharap para kepala desa dan lurah dapat menyampaikan kepada warganya untuk taat membayar pajak kendaraan bermotor," ungkapnya.
Ia menambahkan bahwa hal ini sangat berpengaruh terhadap APBD Kabupaten Blora, yang nantinya akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan layanan publik. Musrenbang tingkat Kecamatan ini menjadi langkah awal dalam merancang pembangunan daerah yang lebih baik.
Baca Juga : Ketersediaan Air dan Infrastruktur Tantangan Pemkab Garut Penuhi Targetkan Produksi Jagung 513.000 Ton
Pewarta: Sahid Simon
Editor: Bhegin
