LOCUSONLINE, JAKARTA – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, menyatakan keprihatinan atas rendahnya efektivitas penyaluran bantuan sosial (bansos) di Indonesia. Ia mengungkapkan bahwa dari total anggaran bansos Rp 500 triliun, hanya sekitar setengahnya yang benar-benar sampai ke masyarakat yang berhak.
"Selama lima tahun terakhir, saya melihat sendiri bagaimana efektivitas program perlindungan sosial menghadapi tantangan besar. Dari total Rp 500 triliun anggaran bansos, hanya separuh yang benar-benar sampai ke tangan yang berhak. Data ganda, penerima yang tidak memenuhi syarat, hingga mereka yang bahkan tidak memiliki NIK menjadi kendala utama,” ujar Luhut di Jakarta, Sabtu (8/2/2025), seperti dikutip dari Antara.
Luhut mendorong pengoptimalan digitalisasi sebagai solusi untuk meningkatkan efektivitas penyaluran bansos dan memastikan tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat manfaat.
"Sistem ini diharapkan dapat menjadi solusi jangka panjang dalam memastikan bansos tersalurkan secara transparan, tanpa kebocoran, dan tanpa penyimpangan,” tegasnya.
Integrasi Data dan Sinkronisasi Program
Sebagai upaya pembenahan, pemerintah tengah membangun Data Terpadu Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Sistem ini mengintegrasikan tiga pangkalan data utama:
- - Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)
- - Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek)
- - Penyasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE)
Data DTSEN akan diuji silang dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) milik Kementerian Dalam Negeri untuk memastikan akurasi data penerima bansos.
"Saya bersyukur, BPS [Badan Pusat Statistik] telah menyelesaikan finalisasi integrasi data ini, termasuk detail seperti nama, pendidikan terakhir, dan pekerjaan,” lanjut Luhut.
Selain integrasi data, pemerintah juga akan menyinkronkan informasi penerima manfaat dengan berbagai program perlindungan sosial lainnya, seperti bantuan sembako, subsidi listrik, dan elpiji (LPG). Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas data dan efektivitas penyaluran bansos.
Inisiatif GovTech
Upaya digitalisasi bansos ini merupakan bagian dari inisiatif Government Technology (GovTech), ekosistem digital pemerintahan yang diinstruksikan oleh Presiden untuk selesai pada Agustus 2025.
Manfaat Digitalisasi Bansos:
- - Transparansi: Penyaluran bansos yang transparan dan bebas dari kebocoran.
- - Efisiensi Anggaran: Pengurangan kebocoran anggaran dan alokasi dana bantuan yang lebih optimal.
- - Kesejahteraan Masyarakat: Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penyaluran bansos yang tepat sasaran.
- - Dampak Positif Ekonomi: Dampak positif bagi perekonomian nasional.
"Saya percaya, dengan langkah besar ini, kita sedang membangun fondasi baru bagi sistem perlindungan sosial yang lebih efisien, akurat, transparan, dan berkeadilan,” tutup Luhut.
Editor: Bhegin
