LOCUSONLINE, JAKARTA - Danantara Resmi Diluncurkan Presiden: Presiden Prabowo Subianto secara resmi meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) Senin, 24 Februari 2025. Lembaga ini diharapkan dapat menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi dalam negeri.
Dalam peluncurannya, Prabowo menekankan bahwa Danantara bukan hanya sekadar badan pengelola investasi, melainkan instrumen pembangunan nasional yang akan menyelesaikan berbagai tantangan yang selama ini dihadapi Indonesia.
"Danantara bukan sekadar badan pengelolaan investasi, melainkan harus menjadi instrumen pembangunan nasional yang akan mengoptimalkan kekayaan Indonesia," ujar Prabowo di Istana Negara.
Prabowo juga yakin bahwa Danantara akan menjadi kunci Indonesia untuk menjadi negara maju. Lembaga ini akan mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam di Indonesia.
"Saya yakin dan percaya, Indonesia akan terus melangkah maju, lebih kuat, dan lebih bersatu dari sebelumnya," jelasnya.
Danantara akan dipimpin oleh Rosan Perkasa Roeslani sebagai kepala badan dan dibantu oleh Dony Oskaria dan Pandu Sjahrir untuk mengelola anggaran sebesar Rp14 ribu triliun.
Prabowo juga menyatakan bahwa dengan total aset lebih dari US$900 miliar, Danantara Indonesia akan menjadi salah satu dana kekayaan atau sovereign wealth fund negara terbesar di dunia.
Dilansir dari CNN Indonesia, Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution, Ronny P Sasmita, mengatakan dampak Danantara terhadap perekonomian akan terlihat apabila sudah berjalan. Ia menduga akan ada kontribusi dari lembaga ini, tapi besarannya harus menunggu pelaksanaannya.
"Soal akan membantu pertumbuhan atau tidak, akan sangat bergantung kepada multiplier effect yang ditimbulkan dari setiap investasi Danantara," ujarnya.
Ronny juga menduga dampak Danantara terhadap perekonomian akan sangat kecil jika lembaga ini murni menjadi SWF, yang fokus pada portofolio finansial.
"Intinya, kalau logikanya SWF, ya cari cuan dari aktivitas investasi, yang sifatnya lebih banyak di portofolio finansial. Jadi jika murni SWF begitu, imbas ekonomi riilnya sangat kecil," imbuhnya.
Ronny mencontohkan banyak negara yang pernah berhasil mencatat pertumbuhan ekonomi yang tinggi seperti Jepang, Korea Selatan, Taiwan, dan China, bukan karena SWF, melainkan berkat Penanaman Modal Asing dan ekspor negara tersebut.
Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda, mengatakan hadirnya Danantara bisa menjadi game changer. Selama ini investasi yang dilakukan oleh BUMN belum optimal, yang tercermin dari porsinya masih rendah.
"Padahal untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 6 persen, diperlukan puluhan ribu triliun investasi," kata Huda.
Huda memberikan beberapa catatan untuk Danantara. Pertama, ia menilai tujuan pembentukan Danantara adalah membuat BUMN menjadi lebih mandiri dan terbebas dari kepentingan birokrasi sudah sangat baik.
"BUMN masih memegang saham seri A. Artinya, pengangkatan direksi dan komisaris masih di tangan Kementerian BUMN. Ditakutkan ada dua matahari kembar dalam operasional BUMN," imbuhnya.
Kedua, adanya APBN yang disuntik kepada Danantara menimbulkan kekhawatiran penggunaan uang pajak masyarakat untuk investasi lembaga tersebut.
"Ketakutan paling utamanya adalah imunitas Danantara yang tidak bisa diperiksa secara langsung oleh BPK maupun KPK. Padahal setiap uang negara yang disuntik kepada K/L harus diperiksa oleh BPK dan KPK," jelasnya.
Ketiga, ada kekhawatiran di masyarakat terjadi investasi gagal dalam pengelolaan Danantara yang dapat merugikan nasabah Bank Himbara yang masuk ke Danantara.
"Tidak ada penjelasan secara resmi dari pemerintah apakah DPK nasabah di perbankan plat merah merupakan aset yang dikelola oleh Danantara atau tidak. Terjadi gerakan akan rush money dari bank himbara," pungkasnya.
Editor: Bhegin
