LOCUSONLINE - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, telah memutuskan untuk mendistribusikan sebagian kendaraan dinasnya kepada berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang membutuhkan guna mendukung efisiensi anggaran dan pelayanan publik.
Keputusan ini diambil mengingat jumlah kendaraan dinas gubernur yang dianggap membebani keuangan daerah.
Berikut adalah daftar kendaraan dinas yang akan dialokasikan:
- Mercedes Benz V-Class: Akan diubah menjadi mobil rumah sakit berjalan untuk melayani masyarakat dengan fasilitas pemeriksaan kesehatan seperti jantung, ibu hamil, dan deteksi kanker.
- Toyota Alphard: Dialokasikan untuk keperluan tugas Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat.
- Hyundai Ioniq 5 (2022): Digunakan untuk operasional staf Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
- Hyundai Ioniq Sedan (2020): Akan disumbangkan kepada salah satu dinas yang membutuhkan.
- Toyota Crown (2016): Dialokasikan kepada dinas yang masih memerlukan layanan operasional.
- Toyota Camry (2007): Masih dalam pertimbangan untuk dilelang atau diberikan kepada dinas yang membutuhkan.
Selain mobil, beberapa motor dinas juga akan didistribusikan:
- Royal Enfield (2020): Digunakan untuk patroli Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).
- BMW Motorrad (2020): Dialokasikan untuk admin pimpinan untuk memudahkan mobilitas kerja.
- Honda CB500X: Akan digunakan oleh Dinas Perhubungan (Dishub) untuk patroli dan membantu kelancaran lalu lintas.
Dari sekian banyak pilihan mobil mewah yang tersedia untuk mendukung operasionalnya sebagai gubernur, ia memilih untuk menggunakan Toyota Innova Zenix sebagai kendaraan dinas pribadi.
"Tadi ada Innova yang saya pakai ya, ya itu boleh lah. Sisain aja mobil Innova yang Zenix," ujar Dedi
Setelah menunjuk mobil dan menentukan alokasinya untuk berbagai instansi, Dedi menyampaikan bahwa penggunaan mobil dinas khusus untuk gubernur akan menimbulkan biaya yang signifikan. Biaya-biaya tersebut meliputi perawatan berkala, perbaikan, serta pajak kendaraan.
Kepala Biro Administrasi Pimpinan (Adpim) Setda Provinsi Jawa Barat, Adi Komar, menjelaskan bahwa distribusi kendaraan dinas ini merupakan bagian dari kebijakan efisiensi anggaran yang diprioritaskan untuk pelayanan publik.
