LOCUSONLINE, JAKARTA - Kasus Korupsi Tata Kelola Minyak: Presiden RI Prabowo Subianto dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia akhirnya buka suara mengenai kasus korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina (Persero), Sub Holding, serta Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) periode 2018-2023. Kamis, 27 Februari 2025

Dikutip dari CNBC Indonesia, Prabowo secara tegas menyatakan akan membersihkan korupsi yang ada di Indonesia. "Lagi diurus semua. Oke, Kami akan bersihkan, kami akan tegakkan. Kami akan membela kepentingan rakyat," tegasnya.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa pihaknya saat ini menghargai proses hukum yang sedang dijalani oleh pihak yang berwajib. "Kami dari Kementerian ESDM sangat menghargai proses hukum yang terjadi. Ya kita harus menghargai dan menyerahkan semuanya kepada teman-teman aparat penegak hukum yang melakukan itu. Dengan sudah barang tentu kita juga menghargai praduga tak bersalah," jelasnya.

Bahlil juga menyampaikan bahwa perlu ada perbaikan pada tata kelola minyak bumi yang ada saat ini. Salah satunya, membenahi perizinan impor BBM dari yang saat ini per tahun menjadi enam bulan dan dievaluasi per tiga bulan sekali.

"Yang kedua, menyangkut dengan RON 90, RON 92, memang kita, saya kan jujur katakan dari awal, bahwa begitu saya masuk ke Kementerian ESDM, saya melihat ini, maka penting perlu adanya perbaikan penataan. Nah, makanya sekarang di izin-izin impor kita terhadap BBM, tidak satu tahun sekaligus, kita bikin per enam bulan supaya ada evaluasi per tiga bulan," tegasnya.

Ke depan, pihaknya tidak akan memberikan izin ekspor minyak bumi yang dihasilkan dalam negeri. "Nanti yang tadinya itu nggak bisa diolah di dalam negeri, sekarang kita minta harus diolah di dalam negeri. Dengan cara bagaimana? Memblending antara kualitas minyak bagus dengan minyak yang setengah bagus. Itu di-blending agar spek di refinery kita itu masuk," tandasnya.

Pernyataan tegas Prabowo dan Bahlil menunjukkan komitmen pemerintah untuk membersihkan korupsi dan memperbaiki tata kelola minyak bumi di Indonesia. Langkah-langkah yang diambil diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya alam, serta memberikan manfaat yang lebih besar bagi rakyat Indonesia.

Editor: Bhegin