LOCUSONLINE, JAKARTA - Militer Ancam Jaksa Agung: Jaksa Agung ST Burhanuddin mengakui bahwa dirinya menghadapi banyak tekanan dalam upaya penegakan hukum, khususnya pemberantasan korupsi. Salah satu tekanan yang dialaminya datang dari pihak militer, yang mengancam akan menghancurkan Gedung Kejaksaan Agung (Kejagung) jika keluarganya tidak dibebaskan. Rabu, 19 Maret 2025
Dilansir dari Republika, Jaksa Agung ST Burhanuddin mengakui bahwa dirinya mendapatkan ancaman dari pihak militer.
"Datang seorang militer, dia bilang kalau keluarga saya nggak dibebaskan, saya luluhlantakkan," kata Burhanuddin menirukan kata-kata si pengancam dalam video wawancara.
Burhanuddin dengan tegas menolak ancaman tersebut, "Silakan saja, gedung ini punya rakyat, punya negara, silakan saja kalau mau."
Selain ancaman, Burhanuddin juga pernah mendapat tawaran uang sebesar Rp 2 triliun untuk menghentikan sebuah kasus. Namun, ia menolak tawaran tersebut demi menjaga marwah kejaksaan.
"Saya bilang, nggak ada, ini (perkara) tetap harus jalan, ini marwah kejaksaan dan marwah saya secara pribadi, saya pantang untuk surut," ujar Burhanuddin.
Burhanuddin menegaskan bahwa dirinya tidak akan gentar menghadapi tekanan dan akan terus menjalankan tugasnya dengan prinsip mengutamakan kebenaran dan keadilan. Ia bahkan memberikan pesan tegas kepada keluarganya untuk tidak terlibat dalam perbuatan pidana, termasuk korupsi.
"Usai saya dilantik, saya kumpulkan saudara-saudara termasuk TB Hasanuddin (politikus PDIP). Saya pesan: kalau kalian melakukan perbuatan pidana apalagi korupsi saya tidak akan peduli siapa pun kalian," ujar Burhanuddin.
Baca Juga :Autopsi Ungkap Fakta Polisi Gugr di Way Kanan, Menkopolkam dan Mitra Kerja DPR Minta Kasus Diusut Tuntas
Pakar komunikasi politik Effendi Gazali menilai bahwa kinerja Kejagung di bawah kepemimpinan ST Burhanuddin mendapat apresiasi tinggi dari publik, karena berhasil menjawab keresahan publik dengan membalikkan istilah “no viral, no justice”.
"Kenapa publik memberikan apresiasi? Kadang-kadang kan kita suka dengar no viral no justice, tapi yang terjadi dengan kejaksaan sebetulnya justice dulu baru viral, kebalik gitu yah," kata Effendi.
Effendi menambahkan bahwa tindakan Kejagung justru menunjukkan kebalikannya, yaitu penegakan hukum yang dijalankan secara independen, profesional, dan akuntabel dengan tujuan utama, yakni upaya menegakkan kebenaran dan keadilan.
"Dengan prinsip mengutamakan kebenaran dan keadilan, tak heran bila Kejagung tampil lebih berani dan meyakinkan di mana hasil kerjanya bisa langsung dirasakan publik," ujar Effendi.
Keberhasilan Kejagung dalam mengungkap kasus korupsi besar seperti Jiwasraya, ASABRI, Duta Palma, PT Timah, dan terbaru kasus tata kelola minyak mentah Pertamina yang diduga merugikan negara hingga ratusan triliun rupiah, menunjukkan komitmen Kejagung dalam memberantas korupsi.
Editor: Bhegin
