LOCUSONLINE, DENPASAR - Buka Ruang Dialog Mahasiswa: Universitas Udayana (Unud) menanggapi protes dari kalangan mahasiswa terkait Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Rektorat Unud dan Kodam IX/Udayana. Rektor Universitas Udayana, I Ketut Sudarsana, menjamin bahwa kerja sama tersebut bukan untuk agenda militerisasi kampus. Rabu, 2 April 2025
Rektor Universitas Udayana, I Ketut Sudarsana, menegaskan kerjasama dengan Kodam IX/Udayana tidak mengintervensi kebebasan berpikir, dan tidak menjadikan kampus sebagai instrumen militerisasi.
"Kami pastikan bahwa kerja sama ini tidak menyentuh aspek pengambilan keputusan akademik, tidak mengintervensi kebebasan berpikir, dan tidak menjadikan kampus sebagai instrumen militerisasi," kata Sudarsana di Denpasar, dilansir Antara, Rabu (2/4/2025).
Pihak kampus mengklaim kerja sama ini untuk memberikan penguatan pendidikan karakter dan bela negara bagi mahasiswa serta meningkatkan disiplin dan wawasan kebangsaan.
"Seluruh program kerja sama akan bersifat edukatif, terbuka, dan partisipatif," ujarnya.
Sudarsana menjelaskan bahwa ada urgensi dalam menjalin kerja sama dengan Kodam IX/Udayana. Ia mengatakan hendak membentuk generasi muda yang memiliki karakter kebangsaan dan kesadaran bela negara yang penting di tengah tantangan disinformasi dan disintegrasi sosial.
"Kerja sama ini juga memberikan akses pendidikan tinggi bagi prajurit aktif dan keluarga besar TNI, memperluas peran kampus sebagai pelayan publik sesuai dengan peraturan yang berlaku," ujar Sudarsana.
Perjanjian kerja sama ini telah ditandatangani pada 27 Oktober 2023 dengan klaim seluruh pelaksanaan kegiatan akan disesuaikan dengan prinsip-prinsip Tri Dharma Perguruan Tinggi dan tetap berada di bawah kontrol akademik.
"Urgensinya adalah pada titik kolaborasi sipil-militer yang sehat dan setara bukan subordinasi, dan itu hanya bisa berjalan baik jika dijaga dalam prinsip transparansi, sukarela, dan akuntabilitas," katanya.
Mengenai penolakan dari mahasiswa, Sudarsana menyatakan akan membuka ruang dialog untuk mendiskusikan substansi kerja sama ini secara terbuka, berbasis data, dan menjunjung nilai-nilai demokratis.
"Mengundang BEM setelah libur bersama untuk berdiskusi mengenai pelaksanaan kerja sama ini, segala kritik dan saran akan menjadi pertimbangan pimpinan, tidak hanya dari BEM, tapi masukan dari sivitas akademika lain juga akan menjadi pertimbangan," ujar Sudarsana.
Editor: Bhegin
