LOCUSONLINE, BANDUNG - KDM Jangan Hanya Bekerja di Balik Meja: Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (KDM), mengingatkan para Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov Jabar agar tidak hanya berperan sebagai pekerja administratif. Ia meminta ASN untuk terjun langsung dan menyelesaikan persoalan yang dihadapi masyarakat.
"Harus ada perubahan besar dalam pola kerja ASN Jabar. Bukan lagi sebagai pekerja administratif tetapi mampu bekerja taktis dengan membantu masyarakat," tegas Dedi dalam acara halal bi halal dengan ASN di Halaman Gedung Sate, Kota Bandung, pada Selasa (8/4/2025). Dilansir dari kompas.com
Dedi menilai, selama ini ASN cenderung bekerja di balik meja dan jarang terlibat langsung dalam menyelesaikan masalah yang dialami oleh masyarakat. Ia menekankan bahwa ASN merupakan pelayan masyarakat yang digaji dari pajak warga, sehingga keberadaan mereka harus dapat dirasakan langsung oleh masyarakat yang membutuhkan.
"Saya ingin Pemprov Jabar (ASN) itu taktis, tidak hanya bersifat administratif," kata Dedi.
Sebagai contoh, Dedi menyebutkan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang seharusnya tidak hanya mengkalkulasi data tentang pemberdayaan perempuan dan anak.
"Namun pada kenyataannya, hingga saat ini masih banyak anak yang putus sekolah, bahkan ada yang berjualan di sudut-sudut jalan Kota Bandung saat jam sekolah," tambahnya.
Menurut Dedi, hal ini harus segera ditangani oleh dinas tersebut, terutama karena dana anggaran untuk penyelesaian masalah itu sudah dianggarkan dan seharusnya sudah memberikan dampak positif.
"Kalau menurut saya itu kan tidak dibenahi, tidak hanya bersifat administratif, teriak di mana-mana pemberdayaan perempuan, tetapi perempuannya di sekitar sini tidak diberdayakan. Nah, ini salah satu bentuk taktis," tegas Dedi.
Dedi juga menekankan pentingnya Pemprov Jabar untuk bekerja efisien dan menjadi lokomotif perubahan budaya kerja yang dapat dicontoh oleh pemerintah kabupaten dan kota. Ia mendorong seluruh kepala daerah di Jabar untuk turun ke lapangan, karena masalah yang dihadapi warga tidak dapat diselesaikan hanya dengan bekerja di balik meja.
"Tinggal Pemprovnya efisien, kabupaten/kotanya akan terbawa efisien. Nah, kemudian Pemprovnya taktis, kabupaten/kotanya taktis dan ini terbukti hari ini. Ketika saya turun ke Bekasi, turun ke Bogor, turun ke Kota Bekasi, Karawang, hari ini kan bupati-bupatinya sudah mulai turun untuk mengadvokasi kebersihan, lingkungan," jelas Dedi.
Dedi menargetkan agar pembangunan di Jawa Barat dapat diselesaikan dengan cepat, maksimal dalam waktu 10 tahun. Ia ingin melihat perubahan yang drastis dan nyata dalam pembangunan.
"Hal-hal yang lebih nyata itu sangat dibutuhkan dalam upaya mempercepat pembangunan. Karena saya targetnya begini deh. Kalau orang memimpin itu 100 tahun, itu di kepemimpinan saya selama 5 tahun atau 10 tahun maksimal," ungkap Dedi.
"Ini yang ingin dilakukan dan itu bisa terbukti dari rencana kerja pembangunan yang kita lakukan, kan perubahannya drastis, angka-angkanya berubah sangat tajam," pungkasnya.
Editor: Bhegin
