LOCUSONLINE, GARUT – Pemerintah Kabupaten Garut dan Universitas Padjadjaran (Unpad) sepakat mempererat kerja sama dalam rangka atasi beragam masalah daerah, terutama di sektor kesehatan. Kesepahaman tersebut mengemuka dalam pertemuan antara Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin, dan Rektor Unpad, Prof. Arief Sjamsulaksan Kartasasmita, di Ruang Pamengkang, Kecamatan Garut Kota, Senin (5/5/2025).
Dalam pertemuan tersebut, Bupati Garut menyampaikan berbagai tantangan yang tengah dihadapi pemerintah daerah, termasuk keterbatasan tenaga kesehatan. Ia menyambut baik inisiatif dan tawaran dukungan dari Unpad yang dinilai sejalan dengan kebutuhan Pemkab Garut.
“Kami mengalami kendala serius di sektor kesehatan, terutama terkait jumlah dan klasifikasi tenaga medis. Unpad menawarkan beberapa solusi konkret dan kami sangat mengapresiasinya,” ujar Bupati.
Bupati Syakur juga menekankan pentingnya peran perguruan tinggi dalam memberikan rekomendasi kebijakan berbasis riset sebagai landasan pengambilan keputusan yang tepat. Ia berharap kolaborasi ini segera terealisasi melalui program-program terukur.
Baca Juga :
Komitmen Wabup Abang Ijo Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Program Ekonomi
Sementara itu, Rektor Unpad menegaskan bahwa sebagai institusi pendidikan yang memiliki kampus di Garut, pihaknya berkewajiban memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah. Ia menyatakan akan segera menindaklanjuti kerja sama ini dengan mengirim tim akademisi lintas fakultas.
“Unpad siap mendukung penuh program prioritas di Garut, dimulai dari peningkatan layanan kesehatan hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat,” kata Prof. Arief.
Salah satu inisiatif yang dibahas ialah program pendidikan dokter spesialis bagi putra-putri daerah Garut. Pemkab Garut menyatakan kesediaannya menyediakan fasilitas rumah sakit sebagai tempat pendidikan dan praktik dokter spesialis yang dibina Unpad.
Kerja sama ini diharapkan dapat menjadi langkah strategis dalam menjawab berbagai tantangan di daerah, sekaligus memperkuat sinergi antara dunia akademik dan pemerintah daerah dalam mendorong pembangunan berbasis data dan kebutuhan riil masyarakat. (Suradi)
