LOCUSONLINE, GARUT – Kepala BPS Kabupaten Garut Soroti Akurasi Membaca Data: Pemerintah Kabupaten Garut bersama Badan Pusat Statistik (BPS) menggelar kegiatan sosialisasi dan diskusi penyusunan indikator pembangunan sebagai acuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2030. Kegiatan ini berlangsung di Mini Auditorium Kampus 4 Universitas Garut (Uniga), Kecamatan Tarogong Kidul, Selasa (6/5/2025).

Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin, memimpin langsung kegiatan yang turut dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Garut, Nurdin Yana, serta sejumlah kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Forum ini bertujuan menyelaraskan persepsi mengenai indikator pembangunan yang akurat, terukur, dan mampu menggambarkan capaian kerja pemerintah daerah.

Dalam sambutannya, Bupati menekankan pentingnya indikator yang dapat menggambarkan secara statistik hasil kerja nyata di lapangan. Ia menyoroti adanya kesenjangan antara upaya pembangunan dan hasil yang tercermin dalam data.

“Kadang kita merasa sudah bekerja keras, tapi hasilnya tidak terlihat dalam angka. Ini bisa jadi karena tidak terhitung, atau kita tidak tahu cara menghitungnya,” ungkap Bupati.

Ia juga mengingatkan bahwa indikator bukanlah tujuan akhir pembangunan, melainkan alat untuk memantau perubahan dari waktu ke waktu. Menurutnya, pemahaman terhadap metode penghitungan seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi kunci agar pembangunan lebih terarah.

“Indikator hanya peta, bukan tujuannya. Jangan membandingkan antarwilayah, fokus kita adalah pada progres internal dari waktu ke waktu,” tegasnya.

Bupati berharap seluruh perangkat daerah dapat menyepakati indikator yang digunakan dalam RPJMD, sehingga proses evaluasi menjadi lebih efisien dan terukur. Ia menekankan pentingnya kejelasan dalam mengukur pencapaian visi dan misi pembangunan daerah lima tahun ke depan.

Sementara itu, Kepala BPS Kabupaten Garut, Nevi Hendri, menyoroti pentingnya akurasi dalam membaca dan memahami data sebagai dasar perencanaan. Ia menegaskan bahwa kesalahan dalam membaca data bisa menyebabkan target pembangunan meleset.

“Data adalah titik awal. Jika salah membaca, maka kebijakan yang lahir juga akan menyimpang dari tujuan awal,” jelas Nevi.

Ia juga menjelaskan bahwa meski birokrat tidak wajib memahami rumus statistik secara teknis, mereka perlu memahami cara menginterpretasikan data untuk menyusun kebijakan berbasis bukti.

“Data yang dihasilkan dengan metodologi yang benar pasti akurat. Tapi kalau kita tidak paham metodologinya, kita tidak akan bisa menjelaskannya. Itu yang berbahaya,” tambahnya.

Nevi menyampaikan bahwa BPS siap mendampingi SKPD dalam menghasilkan data statistik sektoral yang berkualitas. Ia pun mengapresiasi peran Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Garut dalam pengelolaan data, khususnya bidang statistik.

“Kami sudah banyak berkoordinasi dengan Diskominfo. Kehadiran bidang statistik di dinas tersebut menjadi simpul perbaikan data di lingkup Pemkab Garut,” ujarnya.

Diskusi ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran seluruh elemen pemerintah daerah akan pentingnya data yang valid sebagai fondasi dalam menyusun kebijakan dan mengevaluasi pembangunan secara berkelanjutan. (Bhegin)