LOCUSONLINE, JAKARTA – Kemenko Polhukam Terjunkan Satgas Khusus: Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) di bawah pimpinan Menko Budi Gunawan mengambil langkah tegas dalam menangani organisasi masyarakat (ormas) yang dianggap mengganggu ketertiban serta menghambat dunia usaha. Pemerintah kini menyisir sejumlah daerah yang menjadi pusat pertumbuhan investasi, dimulai dari Kalimantan Timur. Jumat, 16 Mei 2025

Sebagai bentuk keseriusan, Kemenko Polhukam telah membentuk Satuan Tugas Terpadu Penanganan Ormas Terafiliasi Premanisme. Tim ini langsung diterjunkan ke lapangan untuk memantau daerah-daerah yang dinilai rawan terhadap aktivitas ormas yang meresahkan.

Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kemenko Polhukam, Mayjen TNI Heri Wiranto, menjelaskan bahwa Kalimantan Timur dipilih karena merupakan wilayah dengan intensitas investasi yang tinggi.

“Kami ditugaskan meninjau langsung ke daerah untuk memastikan bagaimana upaya pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, dalam menangani ormas yang terafiliasi dengan premanisme dan berpotensi mengganggu keamanan serta iklim investasi,” ujar Heri, Jumat (16/5/2025).

Ia menegaskan bahwa arahan Menko Polhukam jelas: setiap ormas yang melakukan pelanggaran hukum harus ditindak tanpa ragu.

Dalam kunjungan ke Kalimantan Timur, Heri menyampaikan bahwa sejauh ini masih terdapat gangguan dari oknum ormas, namun belum berdampak besar terhadap iklim investasi. “Secara umum kondisi keamanan masih kondusif, meskipun ada satu-dua kelompok yang masih bersinggungan dengan aparat,” tambahnya.

Selain Kalimantan Timur, Satgas Terpadu juga melakukan pemantauan ke wilayah Jawa Timur dan Jawa Tengah. Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi Kemenko Polhukam, Marsda TNI Eko Dono Indarto, menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat untuk memberantas premanisme.

“Komitmen bersama ini penting untuk menjaga stabilitas serta memastikan iklim investasi tidak terganggu,” ujarnya.

Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, Irjen Pol Asep Jenal Ahmadi, menyatakan bahwa pemerintah akan bersikap tegas terhadap segala bentuk premanisme, khususnya di wilayah Jawa Tengah.

“Negara hadir untuk menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat. Setiap tindakan premanisme yang mengganggu akan ditindak sesuai hukum,” tegasnya.

Hasil pemantauan di Jawa Timur menunjukkan respons pemerintah daerah cukup cepat dan efektif. Sedangkan di Jawa Tengah, kondisi keamanan dinilai masih kondusif. (BAAS)