LOCUSONLINE, GARUT – Bupati Garut, H. Abdusy Syakur Amin, secara resmi membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Data Tunggal Sosial Ekonomi Tahun 2025 yang digelar di Aula Dinas Sosial, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, pada Kamis (22/5/2025).

Dalam sambutannya, Bupati Syakur menekankan pentingnya akurasi data sosial ekonomi sebagai fondasi dalam pengambilan kebijakan pemerintah, terutama dalam menyalurkan bantuan sosial yang tepat sasaran.

“Rakor ini merupakan bagian dari upaya nasional untuk memastikan data sosial ekonomi masyarakat akurat dan mutakhir. Dengan data yang tepat, kebijakan yang diterapkan pun akan lebih efektif, khususnya dalam distribusi bantuan yang bersifat sementara dan menyasar warga yang benar-benar membutuhkan,” ujar Syakur.

Ia mengungkapkan bahwa proses verifikasi lapangan (ground checking) di Kabupaten Garut telah mencapai 99,78%. Capaian tersebut, menurutnya, merupakan hasil kerja keras dan kolaborasi lintas sektor.

“Capaian ini menunjukkan kinerja luar biasa. Saya sangat mengapresiasi semua pihak yang terlibat,” tambahnya.

Syakur juga menegaskan pentingnya pemetaan kondisi ekonomi baik secara individu maupun keluarga, dengan merujuk pada 39 indikator—13 untuk individu dan 26 untuk keluarga.

“Saya ingin setiap kebijakan yang diambil berdasarkan data yang solid, sehingga program intervensi sosial benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan,” katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Garut, Aji Sukarmaji, dalam laporannya menyampaikan bahwa verifikasi data telah berlangsung sejak April 2025. Dari total 188.384 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang harus diverifikasi, sebanyak 187.963 KPM telah berhasil dilakukan ground checking.

“Hingga saat ini, tersisa 421 KPM yang belum diverifikasi. Namun kami optimistis akan segera tuntas 100%,” jelas Aji.

Ia merinci sejumlah kecamatan yang masih berada di bawah angka sempurna, seperti Karangpawitan (99,69%), Banjarwangi (99,19%), Cikelet (99,77%), Cigedug (98,41%), Bungbulang (98,39%), Cikajang (98,35%), serta Pakenjeng dan Limbangan masing-masing 98,6%.

Aji juga menyoroti dedikasi para pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) di lapangan. Salah satu contohnya adalah Kecamatan Cisewu yang meski hanya memiliki tiga pendamping untuk sembilan desa, berhasil menyelesaikan verifikasi 100% dan menempati posisi ke-13 secara keseluruhan.

“Kami menyampaikan apresiasi kepada para Camat dan pendamping PKH atas komitmennya. Bahkan, meski ada daerah dengan capaian kecil, pendamping tetap turun langsung ke lapangan tanpa perlu diberikan sanksi atau surat peringatan,” ungkap Aji.

Rakor ini diharapkan menjadi momentum penting dalam mewujudkan basis data sosial ekonomi yang valid dan menyeluruh, guna mendukung program pembangunan dan perlindungan sosial di Kabupaten Garut. (BAAS/Nuroni)