LOCUSONLINE, JAKARTA - Forum Purnawirawan Prajurit (FPP) TNI secara resmi mengajukan delapan poin tuntutan kepada DPR RI, termasuk desakan agar pencalonan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ditinjau ulang. Tuntutan ini, yang mendapat dukungan dari mantan Wakil Presiden Try Sutrisno, memantik kontroversi publik dan menimbulkan pertanyaan tajam: apakah ini wujud kepedulian terhadap demokrasi atau justru bentuk tekanan politik dari barisan elite pensiunan militer?. Sabtu, 31 Mei 2025

Dalam pertemuan yang digelar di kediamannya, Jumat (30/5), Try Sutrisno menyatakan harapannya agar DPR membuka hati untuk mendengar aspirasi FPP TNI. “Ini bukan masalah biasa, ini menyangkut persoalan mendalam,” ujar mantan Panglima ABRI itu, tanpa menjelaskan secara rinci dasar hukum yang memperkuat tudingan mereka terhadap proses pencalonan Gibran.

FPP TNI menyampaikan surat yang mencantumkan dugaan pelanggaran dalam pencalonan Gibran, termasuk lampiran aktivitas dari akun media sosial @fufufafa yang disebut berkaitan dengan putra sulung Presiden Jokowi itu. Mereka menuntut pencabutan jabatan Wapres Gibran jika terbukti ada pelanggaran prosedural—sebuah klaim besar yang belum memiliki kekuatan hukum apapun hingga kini.

Tak berhenti pada Gibran, FPP TNI juga melontarkan sederet tuntutan lain, mulai dari penolakan terhadap proyek IKN dan PIK 2, hingga usulan reshuffle kabinet dan pengembalian Polri di bawah Kementerian Dalam Negeri. Seluruh poin ini, diklaim sebagai upaya "menyelamatkan bangsa", namun cenderung menyerempet nuansa intervensi terhadap pemerintahan yang sah secara konstitusional.

Dukungan Try Sutrisno terhadap gerakan ini justru menimbulkan ironi. Sebagai tokoh negara dan mantan Wapres, Try dinilai seharusnya menjaga netralitas dan mendukung mekanisme demokrasi yang berjalan sesuai konstitusi, bukan justru memantik polarisasi di tengah masyarakat pasca pemilu.

Pengamat politik menilai langkah ini sebagai bagian dari tekanan politik berselimut moralitas. "Ini bukan lagi sekadar kritik. Ini gerakan yang terkesan hendak menggugat legitimasi pemerintahan melalui jalur tekanan elite, bukan hukum," kata seorang analis dari lembaga independen di Jakarta.

Dengan surat yang ditandatangani oleh ratusan purnawirawan jenderal, laksamana, marsekal, dan kolonel, gerakan ini tampak ingin memberi bobot moral yang kuat. Namun tanpa dasar hukum yang tegas, langkah ini rentan dipersepsikan sebagai manuver politis—bukan langkah penyelamatan demokrasi.

Ketimbang menciptakan ruang dialog yang membangun, Forum Purnawirawan TNI justru menghadirkan atmosfer ketegangan dan ketidakpercayaan publik terhadap hasil pemilu yang sudah ditetapkan. Bila tidak ditanggapi secara proporsional dan berdasar hukum, tuntutan ini bisa membuka ruang preseden buruk bagi keberlanjutan demokrasi di Indonesia. (BAAS)