LOCUSONLINE, BANDUNG - Tingkat kepuasan masyarakat Jawa Barat terhadap Gubernur Dedi Mulyadi mencetak angka fantastis—94,7 persen. Namun, di balik euforia itu, terselip ironi: kepuasan publik terhadap kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang dipimpinnya hanya mencapai 53 persen. Rabu, 4 Juni 2025
Ketimpangan mencolok ini bukan sekadar angka statistik. Temuan tersebut menjadi sorotan utama dalam laporan Brief Update BDS Alliance yang dirilis Masyarakat Kebijakan Publik Indonesia (Makpi) pada Mei 2025. Fakta ini memunculkan pertanyaan krusial: Apakah Dedi Mulyadi lebih sibuk membangun panggung pencitraan ketimbang menata kinerja birokrasi?
Survei yang dilakukan Indikator Politik Indonesia (IPI) pasca 100 hari KDM menjabat gubernur, memperlihatkan kontras yang tajam. Meski unggul dalam tingkat kepuasan pribadi di antara gubernur se-Pulau Jawa—bahkan melampaui Sri Sultan Hamengkubuwono X dan Khofifah Indar Parawansa—tingkat kepuasan terhadap institusi yang dipimpinnya justru stagnan di angka menengah.
Burhanuddin Muhtadi, Direktur Eksekutif IPI, menilai kesenjangan ini menandakan kegagalan KDM dalam menggerakkan roda pemerintahan secara sistemik. Popularitasnya belum mampu mengangkat performa birokrasi yang seharusnya menjadi ujung tombak pelayanan publik.
Burhanuddin menyebut bahwa kepuasan publik terhadap KDM bukan didasarkan semata pada capaian teknokratik. Emosi dan afeksi—bukan logika dan evaluasi kinerja—masih menjadi parameter utama penilaian publik. Dan KDM sangat sadar akan hal ini.
Baca Juga : Majelis Hakim Tolak Perwakilan Gubernur Jabar dan Bupati Garut, Sidang Gugatan GLMPK Berlanjut ke Mediasi
Dengan strategi komunikasi yang masif lewat media sosial, KDM membentuk narasi personal yang kuat. Ia piawai memainkan isu-isu populis, sering kali dibalut dramatisasi yang menarik simpati publik. Misalnya, ketika banjir melanda Bogor, KDM dengan cepat mengkambinghitamkan arena hiburan di Puncak sebagai biang keladi dan memerintahkan pembongkaran.
Pendekatan KDM dalam membangun citra diri dinilai meniru jejak Joko Widodo. Sejak menjabat Wali Kota Solo hingga Presiden, Jokowi dikenal lihai mengelola persepsi publik—sebuah strategi yang terbukti ampuh menjaga popularitas meskipun sejumlah kebijakannya menuai kritik.
Kini, Dedi Mulyadi tampaknya mengikuti pola serupa. Ia merawat kesan sebagai pemimpin merakyat dan responsif, meski realisasi kinerjanya di lapangan belum menyentuh harapan mayoritas publik. Dengan membiarkan emosi mendominasi logika dalam persepsi masyarakat, ia bisa tetap berada di atas, meski pondasi kinerja pemerintahannya keropos.
Angka kepuasan yang timpang antara figur dan institusi menjadi peringatan. Tanpa pembenahan manajemen birokrasi dan prioritas pada tata kelola pemerintahan yang efektif, Dedi Mulyadi berisiko menjadi pemimpin yang lebih dikenal karena pencitraan, bukan capaian. (BAAS)
