LOCUSONLINE, MINA – Anggota Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI, Adies Kadir, menilai Kementerian Agama kurang sigap dalam mengantisipasi permasalahan teknis pada pelaksanaan ibadah haji tahun ini. Ia menyebut, persoalan serupa terus berulang tanpa perbaikan yang berarti dari tahun ke tahun.

“Di media, semuanya terlihat baik. Tapi fakta di lapangan menunjukkan banyak kekurangan. Jemaah ada yang dipindahkan saat sedang beristirahat di malam hari, ada yang belum memperoleh makanan, bahkan masih ada yang tertinggal,” kata Adies kepada wartawan saat meninjau langsung kondisi di Mina, Sabtu (7/6/2025).

Ia juga menyoroti lemahnya koordinasi antara pihak syarikah—penyedia layanan jemaah di Arab Saudi—dengan pemerintah Indonesia. Menurutnya, minimnya komunikasi antara pimpinan dan petugas lapangan menyebabkan sejumlah persoalan operasional yang tak tertangani dengan baik.

“Ketika terjadi penumpukan atau keramaian, petugas haji justru tak tampak di lokasi. Ini jelas menunjukkan kurangnya pelatihan dan kesiapan petugas,” ujar Wakil Ketua DPR RI itu.

Usul Pembentukan Kementerian Haji

Sebagai solusi jangka panjang, Adies mengusulkan pembentukan lembaga tersendiri yang secara khusus menangani urusan haji, serupa dengan sistem yang diterapkan oleh pemerintah Arab Saudi.

“Sudah waktunya kita mempertimbangkan pendirian Kementerian Haji. Dengan demikian, pengelolaan ibadah haji tidak lagi di bawah Kementerian Agama, melainkan dilakukan secara lebih fokus dan profesional,” tegasnya.

Ia menilai kementerian tersebut nantinya akan bertanggung jawab penuh, mulai dari proses keberangkatan, pendampingan, hingga pengawasan di lokasi-lokasi penting seperti Arafah dan Mina.

Adies juga membeberkan temuan di lapangan terkait lemahnya pendampingan saat pelaksanaan lempar jumrah. Ia menyebut banyak jemaah yang berjalan tanpa arahan, bahkan sampai tersesat.

“Seharusnya jalur hanya sekitar satu kilometer, tapi karena tidak ada petunjuk, ada jemaah yang berjalan hingga 10 sampai 15 kilometer. Bayangkan ini dialami oleh jemaah lansia. Tentu sangat melelahkan dan berisiko,” katanya.

Evaluasi Menyeluruh

Politikus Partai Golkar itu menegaskan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan ibadah haji oleh Kementerian Agama. Ia berharap pemerintah dan DPR dapat segera merumuskan solusi yang mampu menjamin kenyamanan dan keselamatan jemaah asal Indonesia.

“Tujuan kita adalah agar pelaksanaan haji ke depan lebih tertib, nyaman, dan layak bagi seluruh jemaah. Sudah saatnya ada pembenahan serius dalam sistem penyelenggaraan haji kita,” pungkas Adies. (BAAS)