LOCUSONLINE, BANDUNG – Ratusan pengasuh pondok pesantren dari berbagai wilayah di Jawa Barat melontarkan kritik tajam terhadap kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang dianggap mengabaikan eksistensi dan kontribusi pesantren. Kritik ini mengemuka dalam Musyawarah Besar Pondok Pesantren Se-Jawa Barat yang digelar oleh Jaringan Kyai Santri Nasional (JKSN) di Pondok Pesantren Sirnamiskin, Kota Bandung, Sabtu (14/6/2025).

Para kiai menuding Pemprov Jabar bersikap tidak adil terhadap pesantren, terutama setelah penghapusan dana hibah tanpa penjelasan terbuka. Mereka juga menyayangkan pernyataan-pernyataan Gubernur Dedi Mulyadi yang dinilai merendahkan pesantren dan pendidikan keagamaan.

“Jika pesantren disingkirkan, bisakah sekolah negeri menampung seluruh anak-anak Jawa Barat?” ujar salah satu peserta forum dengan nada geram.

Pimpinan Ponpes Sirnamiskin, Dr. KH Ahmad Syamsurijal, menegaskan bahwa pesantren merupakan pilar strategis dalam pendidikan karakter dan sejarah perjuangan bangsa. Ia menuntut agar negara tidak lagi meminggirkan lembaga pesantren dalam perencanaan pembangunan.

“Pesantren bukan sekadar institusi pendidikan, tapi benteng moral bangsa. Sudah saatnya negara menjalankan kewajiban terhadap pesantren secara adil,” tegasnya.

Forum berlangsung penuh emosi, menggambarkan kekecewaan mendalam atas perlakuan diskriminatif pemerintah. Para pengasuh pesantren menyamakan posisi mereka dengan "karang kecil yang menghadang ombak besar"—lemah secara politik, namun teguh mempertahankan nilai.

Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Ono Surono, turut melontarkan kritik keras terhadap gaya kepemimpinan Dedi Mulyadi. Ia menyebut narasi Gubernur saat ini seolah mengabaikan kontribusi DPRD dan kepala daerah sebelumnya.

“Dua periode menjadi Bupati, kini Gubernur. Tak pantas hanya membuat sensasi viral tanpa menyelesaikan persoalan mendasar,” ujar Ono.

Ia juga mengungkapkan bahwa dana hibah pesantren dialihkan secara tidak transparan. Berdasarkan klarifikasi dari Kepala Bappeda Jabar, dana tersebut disebut disimpan dalam pos dana tidak terduga, namun hingga kini belum ada kejelasan pencairannya.

Sejumlah tokoh turut hadir dan menyatakan dukungan, termasuk Wakil Ketua DPP PPP Komarudin Taher, Anggota DPRD Jabar dari Fraksi PKB Sidqon Djampi, serta Zaenuddin dari Fraksi PDI Perjuangan.

Forum Mubes menyepakati penyusunan Rencana Tindak Lanjut dan Rekomendasi yang akan diserahkan kepada pemerintah pusat dan daerah. Pesantren kini menegaskan peran mereka bukan sekadar penonton, melainkan aktor utama dalam pembangunan bangsa—yang menuntut pengakuan dan keadilan. (BAAS)