LOCUSONLINE, BANDUNG — Suasana rapat paripurna DPRD Jawa Barat yang semula berjalan normal, mendadak berubah panas setelah Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan melontarkan sindiran pedas terhadap Sekretaris Daerah Herman Suryatman yang disebut jarang hadir dan sulit ditemui di kantor.
"Dan, sekalian tanyakan juga, ke mana saja Sekda," ucap Erwan sambil tertawa, disambut riuh tawa dan tepuk tangan dari sejumlah anggota dewan, saat menyampaikan tanggapan eksekutif terhadap pandangan fraksi-fraksi Raperda Pertanggungjawaban APBD 2024, Kamis (19/6/2025).
Erwan menyebut selama mewakili gubernur dalam forum paripurna, dirinya belum pernah melihat kehadiran Herman. "Sekarang pun di kantor tidak pernah ada. Coba tanyakan kepada anggota DPRD yang terhormat," sindirnya, dengan nada yang mengundang spekulasi tentang ketegangan internal eksekutif.
Pernyataan tersebut langsung ditanggapi Wakil Ketua DPRD Jabar MQ Iswara yang berupaya meredam suasana. "Masalah internal biarlah tetap di lingkungan eksekutif. Kita jaga rumah kita masing-masing," ujarnya diplomatis.
Sekda Klarifikasi: “Saya Diperintah Gubernur Dampingi Menteri”
Tak tinggal diam, Sekda Herman Suryatman merespons kritik tersebut dengan menyampaikan permintaan maaf secara terbuka. Ia mengklaim ketidakhadirannya disebabkan tugas mendadak dari Gubernur untuk mendampingi Menteri Koordinator PMK ke lokasi bencana tanah bergerak di Pasirmunjul, Purwakarta.
"Ada 83 kepala keluarga terdampak, 69 rumah rusak, dan 249 jiwa harus diperhatikan. Saya hanya menjalankan tugas negara," ujar Herman, sembari menambahkan bahwa dirinya terbuka terhadap kritik dan siap meningkatkan kinerja.
DPRD Minta Gubernur Tak Diam
Ketua Komisi I DPRD Jabar Rahmat Hidayat Djati mencoba meredakan ketegangan dengan menyebut bahwa hubungan Wagub dan Sekda tetap baik, bahkan menyebut insiden itu sebagai "rindu karena lama tak bertemu".
Namun, Rahmat tak menampik pentingnya gubernur turun tangan. “Gubernur harus jadi penyeimbang. Dinamika internal jangan sampai mengganggu produktivitas pemerintahan,” tegasnya.
Ia juga menyebut DPRD tetap menjalankan fungsi kontrol meskipun kerap diserang di media sosial. “Diserang buzzer itu risiko demokrasi. Kami percaya masyarakat Jabar cukup cerdas membedakan informasi yang faktual,” pungkasnya.
Pakar Politik: Komunikasi Elit Jangan Dibuka ke Publik Secara Mentah
Pengamat politik Universitas Katolik Parahyangan Pius Sugeng Prasetyo menilai sindiran terbuka seperti yang dilontarkan Wagub berisiko memperkeruh hubungan kerja.
“Secara formal bisa dianggap wajar, tetapi tempat dan waktu penyampaiannya tidak tepat. Kritik tanpa penyaringan seperti ini bisa menurunkan wibawa institusi eksekutif dan memberi kesan disharmoni,” katanya.
Pius menekankan pentingnya membangun komunikasi antarelite secara elegan dan saling menopang, bukan menyerang. “Ruang publik seharusnya digunakan untuk menyampaikan solusi, bukan memperlihatkan retak internal,” tandasnya.
Catatan Kritis:
Polemik antara Wagub dan Sekda menyingkap potensi disfungsi komunikasi dalam tubuh Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Jika tidak segera dijembatani oleh Gubernur, konflik semacam ini bukan hanya menjadi tontonan publik, tapi bisa berimbas pada stabilitas birokrasi dan kepercayaan rakyat. (BAAS)
