LOCUSONLINE, BANDUNG – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi angkat bicara menanggapi pernyataan Wakil Gubernur Erwan Setiawan yang menyindir Sekretaris Daerah (Sekda) Herman Suryatman karena dianggap jarang hadir di kantor dan kerap absen dalam rapat paripurna DPRD.

Menurut Dedi, ketidakhadiran Herman dalam rapat paripurna DPRD Jawa Barat pada Kamis (19/6/2025) bukan tanpa alasan. Saat itu, Herman tengah menjalankan tugas negara mendampingi Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) ke lokasi bencana longsor di Kabupaten Purwakarta.

“Beliau tidak hadir karena ada penugasan penting. Kalau Menko datang, tentu harus didampingi pejabat setingkat Sekda. Itu bentuk penghormatan kepada pemerintah pusat. Jadi, pembagian tugas seperti ini adalah hal yang wajar,” ujar Dedi saat ditemui di Kota Cimahi, Sabtu (21/6/2025).

Lebih lanjut, Dedi memuji kinerja Herman dan membantah anggapan bahwa Sekda Jawa Barat hanya menjalankan fungsi administratif. Ia menyebut Herman sebagai birokrat dengan kepemimpinan lapangan yang kuat.

“Sekda Jabar bukan sekadar administrator. Dia berani mengambil keputusan dan bertindak langsung. Pagi tadi, misalnya, dia menghubungi saya melaporkan kondisi Kota Bandung yang penuh sampah dan monumen kotor. Itu bentuk tanggung jawab,” ungkapnya.

Dedi juga menyoroti latar belakang Herman sebagai alumni Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) yang dikenal dengan disiplin semi-militer. Hal ini dinilainya turut membentuk karakter Herman yang tidak hanya mengandalkan kerja dari balik meja, tetapi juga terjun ke lapangan.

Sebelumnya, dalam rapat paripurna DPRD Jabar pada Kamis (19/6/2025), Wakil Gubernur Erwan Setiawan menyampaikan kritik terbuka terhadap Sekda Herman Suryatman. Ia menyatakan selama mewakili Gubernur dalam sidang-sidang paripurna, belum pernah melihat kehadiran Sekda.

“Sekalian tanyakeun, kamana wae Sekda? Selama saya hadir di paripurna, beliau tidak pernah muncul. Bahkan di kantor pun jarang terlihat,” ujar Erwan.

Sindiran itu muncul ketika DPRD menyoroti persoalan tunggakan Pemprov Jabar kepada BPJS Kesehatan sebesar Rp300 miliar. Sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Sekda dinilai seharusnya hadir memberikan penjelasan.

Menanggapi pernyataan tersebut, Herman menyampaikan bahwa ketidakhadirannya adalah konsekuensi dari penugasan langsung untuk mendampingi kunjungan Menko PMK. Ia menegaskan bahwa reformasi birokrasi yang ia usung mendorong pejabat untuk lebih responsif dan aktif di lapangan.

“Ini bagian dari semangat reformasi birokrasi sabubukna. Tidak hanya duduk di balik meja, tapi bekerja secara total di lapangan,” tulis Herman dalam pernyataan resminya pada Jumat (20/6/2025).

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, MQ Iswara, berharap ketegangan antarpejabat eksekutif tidak diperpanjang di ruang publik. Menurutnya, masalah internal sebaiknya diselesaikan di lingkup internal pemerintahan.

“Hal seperti ini cukup dibahas di forum internal. Tidak semua hal harus dilontarkan di forum resmi seperti rapat paripurna,” kata Iswara. (BAAS)