LOCUSONLINE, JAKARTA — Suasana rapat kerja Komisi X DPR RI mendadak mencekam dan emosional saat Menteri Kebudayaan Fadli Zon mempertanyakan penggunaan istilah “massal” dalam tragedi pemerkosaan 1998. Di hadapan para legislator dan publik, Fadli menyatakan dirinya tidak menyangkal kejadian tersebut, namun meragukan skalanya yang disebut “massal”—diksi yang ia anggap harus bermakna sistematis dan terstruktur. Kamis, 3 Juli 2025
"Di Nanjing ada 100.000 korban, di Bosnia 30.000 hingga 50.000. Kita? Saya tidak menegasikan, saya mengutuk, tapi apakah itu benar-benar massal?" ujar Fadli sambil mengangkat Majalah Tempo edisi 1998, merujuk pada kesulitan peliputan kasus tersebut saat itu.
Pernyataan Fadli sontak menyulut emosi para anggota dewan. Wakil Ketua Komisi X dari Fraksi PDI-P, My Esti Wijayati, tak kuasa menahan air mata. Ia menginterupsi penjelasan Fadli dengan suara bergetar, mengecam narasi akademis yang dinilai menihilkan penderitaan korban.
“Pak Fadli, kenapa semakin sakit ya mendengarnya? Saya ada di Jakarta saat itu. Saya melihat sendiri ketakutan dan kekacauan. Kalimat Bapak tidak menunjukkan empati sedikit pun," ucap My Esti dengan lirih.
Baca Juga :
Penuhi Hasrat Balas Budi Politik Pemkab Garut Gelontorkan Dana Ratusan Juta? Sekda Terima Honor Rp 10 Juta?
Tangis pun pecah dari Anggota Komisi X, Mercy Barends, yang mengingatkan bahwa testimoni korban telah dikumpulkan sejak awal Reformasi. Ia menyinggung pengakuan perempuan korban Jugun Ianfu yang akhirnya diakui Jepang secara resmi, berbanding terbalik dengan pengingkaran negara terhadap peristiwa 1998.
"Ini bukan sekadar teori sejarah. Ini luka bangsa yang belum sembuh, Pak. Kalau negara saja tak mengakui, siapa lagi yang akan memperjuangkan keadilan para korban?" ujarnya sambil menangis.
Namun Fadli tetap bergeming. Ia berdalih berbicara sebagai sejarawan dan peneliti. Ia bahkan menegaskan akan terus melanjutkan proyek penulisan ulang sejarah nasional, kendati ditentang publik. “Jangan menghakimi sejarah yang belum ditulis. Bisa saja nanti Anda justru lebih suka versi ini,” katanya enteng.
Arogansi itu tak hanya memantik kemarahan parlemen, tapi juga memicu aksi spontan dari Koalisi Masyarakat Sipil yang hadir di balkon ruang rapat. Mereka membentangkan spanduk bertuliskan: “Hentikan Pemutihan Sejarah!”, “Dengarkan Suara Korban!”, dan “Tolak Gelar Pahlawan Soeharto!”.
Baca Juga :
Kades Sukasenang Bayongbong Garut Ditahan Karena Korupsi Dana Desa, Diduga Rugikan Negara Capai Rp.700 Juta
Fadli menanggapi protes itu dengan santai. “Biasa saja, namanya juga aspirasi. Kita dulu juga begitu,” jawabnya ringan, seolah trauma bangsa hanya sebatas silang pendapat biasa.
Pernyataan Fadli Zon yang meragukan pemerkosaan massal 1998 tak hanya menyayat luka sejarah, tapi juga mempertaruhkan keberpihakan negara terhadap kebenaran dan kemanusiaan. Ketika sejarah ditulis ulang oleh kekuasaan, maka pengkhianatan terhadap ingatan kolektif bangsa pun bisa terjadi dalam diam.
Tragedi pemerkosaan terhadap perempuan etnis Tionghoa pada Mei 1998 adalah noda kelam yang tercatat dalam berbagai laporan independen, meski minim data resmi dari negara. Hingga kini, pengakuan dan keadilan bagi para korban masih menjadi PR besar bangsa. (Bhegin)
