LOCUSONLINE, BOGOR – Setelah sekian lama kawasan Puncak dan Megamendung berubah fungsi dari paru-paru bumi menjadi paru-paru dagang, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi akhirnya mengaku sadar: alam tidak bisa disuap. Senin, 7 Juli 2025
Dalam pernyataannya yang penuh tekad dan nada prihatin, Dedi menegaskan bahwa Pemprov Jabar akan segera merevisi tata ruang di kawasan Puncak. Pasalnya, sejak lama area yang dulunya resapan air, hutan, dan perkebunan hijau, kini berubah wajah jadi lautan vila, warung instagenik, dan tempat piknik dadakan.
“Alih fungsi lahan tanpa kontrol itu seperti menanam bom waktu, dan kita sudah sering dengar dentumannya dalam bentuk longsor dan banjir bandang,” ujar Dedi, Minggu (6/7), sembari menatap langit yang tampaknya juga sudah jenuh.
Ia juga menambahkan, “Untuk apa pembangunan megah kalau akhirnya dibabat bencana?”
Menurut Dedi, penyelamatan kawasan Puncak bukan hanya urusan lokal, tapi juga nasional—khususnya untuk Jakarta yang selalu jadi langganan banjir.
“Kalau Bogor belum beres, Jakarta akan terus berenang tiap musim hujan. Sederhana saja logikanya,” katanya, seolah mengajak rakyat menyusun puzzle logika tata ruang.
Baca juga :
Bogor Diguyur Derita: Longsor Bertubi, Banjir Tak Mau Kalah
Soal bangunan yang sudah disegel Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) tapi belum dibongkar, Dedi pun memberi klarifikasi diplomatis:
“Bangunan itu berdiri di atas lahan bersertifikat dan sudah kantongi izin. Jadi, bongkar-bongkar tidak semudah bongkar pasang tenda kondangan.”
Ia membandingkan dengan kasus Hibisc—bangunan lain yang lebih mudah dibongkar karena pemiliknya ‘sadar diri’ dan tak ngotot.
Tak lupa, Dedi juga mengimbau agar nafsu ekonomi jangan lebih besar dari rasa hormat pada alam.
“Gunung jangan diganggu, resapan air jangan ditukar dengan spot selfie. Mari kembali ke prinsip ekosistem, bukan eko-sempitan,” pungkasnya.
Sementara itu, masyarakat berharap langkah revisi tata ruang ini bukan sekadar cuap-cuap musiman atau agenda rapat Zoom yang tak membasahi tanah. (Bhegin)
