LOCUSONLINE, LAMPUNG SELATAN – Di tengah kondisi jalan berlubang yang sudah “matang usia” sejak 1983, masyarakat Desa Bangunan, Kecamatan Palas, kembali mendapat kunjungan harapan—kali ini lewat agenda Sosialisasi Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan (IPWK) dari Ketua Komisi III DPRD Lampung Selatan, Yuti Rama Yanti (Gerindra), Minggu (6/7/2025).
Acara yang digelar di tengah harapan yang belum juga tiba ini, dihadiri Pj Kepala Desa Supendi, tokoh agama, aparatur desa, serta masyarakat yang tampaknya lebih hafal lubang jalan daripada nama proyek infrastruktur.
“Terima kasih Bu Dewan sudah datang. Semoga Desa Bangunan jadi prioritas,” kata Supendi, sambil menitip harapan pembangunan yang sudah tiga generasi ditunggu.
Yuti, yang datang membawa salam dari Bupati, Wakil Bupati, hingga Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung, menyampaikan pesan bahwa pembangunan jalan adalah prioritas.
“Alhamdulillah Pak Egi-Syaiful menang. Sekarang sedang fokus ke jalan. Semoga di periode ini, jalan-jalan kita mulus,” ujar Yuti, mengajak warga tetap optimis di tengah kenyataan jalan yang masih bernasib tragis.
Ia juga mendorong agar Pj Kepala Desa lebih rajin "blusukan" agar bisa menyentuh langsung kebutuhan warga.
Narasumber kegiatan, Ahyar Efendi, mengingatkan pentingnya nilai-nilai kebangsaan dalam merawat keutuhan Indonesia. Ia menyebut Pancasila sebagai fondasi kehidupan berbangsa, lengkap dengan UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai paket utuh kebangsaan.
Baca Juga :
Jalan Berlubang, Uang Mengalir: Dugaan Skandal Proyek Aspal, Kapolres Nyaris Jadi Tersangka
Namun, ketika sesi tanya jawab dibuka, realitas justru kembali membumi.
Poniman, warga Dusun 7, mengangkat tangan, bukan untuk menghafal lima sila, tapi untuk mengingatkan bahwa jalan di kampungnya belum dibangun sejak 1983. Ia juga menyuarakan permohonan agar bisa didaftarkan sebagai peserta BPJS.
“Sudah beberapa kali ganti bupati, belum juga dibangun. Harapan kami bisa jadi prioritas. Mohon diperjuangkan,” ujar Poniman, yang lebih hafal jumlah lubang ketimbang jumlah proyek.
Menanggapi keluhan warga, Yuti menyampaikan agar masyarakat bersabar. Ia menyebut bupati baru saja dilantik, dan semua harus melalui tahapan administrasi.
“Mohon dibikinkan proposalnya, Pak Kades. Nanti kita ajukan. Tapi mohon bersabar ya, Pak,” kata Yuti, dengan kalimat pamungkas khas birokrasi: akan diperjuangkan.
Terkait permintaan BPJS, Yuti menjelaskan bahwa layanan tersebut bersyarat. BPJS gratis hanya diberikan jika pemohon “sudah sakit,” dan durasi aktifnya pendek, kecuali untuk penyakit menahun.
“Tapi semoga Pak Poniman sehat terus, ya. Jangan berharap sakit hanya demi dapat BPJS,” pungkasnya, dengan nada getir.
Acara ini menjadi potret bagaimana ideologi Pancasila seringkali berhenti di spanduk, sementara warga yang menunggu sejak Orde Baru masih terjebak dalam jalan rusak dan janji bersyarat. Jika kebangsaan adalah kebersamaan, maka pertanyaannya: mengapa warga Bangunan harus terus bersabar sendirian? (Ridwansyah)
