LOCUSONLINE, JAKARTA – Mantan Menpora sekaligus pakar telematika dadakan, Roy Suryo, memilih menempuh jalur sunyi saat menghadapi penyidik Polda Metro Jaya terkait tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI, Joko Widodo. Meski dicecar 85 pertanyaan sepanjang 55 halaman, Roy memilih bungkam nyaris total—kecuali saat diminta menyebutkan nama dan alamat.
“Yang saya jawab cuma identitas. Sisanya tidak relevan,” ujar Roy kepada awak media dengan nada yakin, Senin (7/7/2025). Menurutnya, pihak pelapor tak punya “tempus” dan “locus”, dua istilah hukum yang kini lebih sering digunakan untuk menolak tanggung jawab ketimbang menjelaskan substansi perkara.
Roy juga tampak lebih sibuk mengomentari legal standing para pelapor ketimbang membahas isu utama. Ia menyebut lima pihak pelapor “aneh” karena tidak memiliki hubungan darah dengan Presiden. Bahkan ia menyoroti peran pengacara yang justru menjadi pelapor. “Itu kan ‘di luar nurul’,” celetuknya, sambil menyelipkan frasa tak baku yang belum jelas rujukannya.
Baca Juga :
Memanas, Kuasa Hukum GLMPK Minta Pengacara PT. UNI dan PT. SSI Perlihatkan BAS Asli, Hakim: Silahkan Anda Duduk di Kursi Pengunjung
Tak hanya Roy, tokoh lain yang ikut nimbrung dalam polemik ini adalah Eggi Sudjana. Ia menyederhanakan persoalan menjadi “soal simpel”: cukup tunjukkan ijazah asli, kasus selesai. “Kalau Jokowi tunjukin ijazah asli, saya minta maaf,” katanya lantang, sembari menegaskan dirinya masih akan “mengejar” kebenaran selama belum ada bukti fisik.
Di sisi lain, laporan resmi Presiden Jokowi sudah masuk ke Polda Metro Jaya, lengkap dengan 24 bukti unggahan media sosial. Dugaan fitnah tersebut tengah diproses di bawah payung Pasal 310 dan 311 KUHP serta pasal-pasal dalam UU ITE. Kepolisian menegaskan bahwa ijazah Jokowi telah diverifikasi dan dinyatakan asli oleh Bareskrim, meski laporan di tingkat Mabes itu sempat menyeruak sebelum akhirnya dihentikan.
Menariknya, Roy Suryo sempat mangkir dari panggilan pemeriksaan sebelumnya. Ia mengklaim tidak menerima undangan dari Polda Metro Jaya. Namun pihak kepolisian menyebut jadwal ulang masih menjadi opsi karena proses pengumpulan fakta belum tuntas.
Sementara publik disuguhi sandiwara hukum yang kian absurd, pertanyaan paling mendasar masih menggantung: adakah motif politik di balik orkestra tudingan ini, atau hanya ambisi pribadi yang dikemas dalam baju “pembela kebenaran”?
Kisah tudingan ijazah ini kini lebih menyerupai sinetron panjang daripada proses hukum substansial. Jika yang ditunggu hanya selembar dokumen, mengapa semua pihak justru saling adu argumen tanpa ujung? (Bhegin)
