LOCUSONLINE, KLATEN – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali menyita perhatian dengan pernyataan siap tempur—secara administratif—mengemban tugas dari Presiden Prabowo Subianto untuk mengurus Papua. Meski Keputusan Presiden (Keppres) belum turun, sang Wapres sudah pasang kuda-kuda, menanti aba-aba lebih lanjut dari atasannya.
“Di mana pun, kapan pun, asal diperintah, kami siap,” ujar Gibran usai meninjau kegiatan di Klaten, Jawa Tengah, Rabu (9/7). Jawaban yang terdengar seperti mantra wajib ASN, namun kali ini keluar dari orang nomor dua di republik.
Gibran mengklaim bahwa dirinya—meski belum menerima surat tugas formal—telah lebih dulu menggerakkan pasukan dari Sekretariat Wapres ke Bumi Cenderawasih. Dari pengiriman laptop ke Sorong, hingga pengecekan program ‘MBG’ (yang tidak dijelaskan lebih lanjut), aktivitasnya tampak seperti pemanasan sebelum lomba lari estafet: menunggu tongkat tugas resmi sambil jogging ringan.
“Ini bukan hal baru,” tambah Gibran, sembari mengacu pada pendahulunya, Ma’ruf Amin, yang sempat berkantor lima hari di Papua pada 2023. Gibran pun menegaskan siap mewarisi jejak Ma’ruf—meski belum dijelaskan apakah warisan itu berupa program konkret atau sekadar jejak kunjungan.
Baca Juga :
Sejarah Dalam Bingkai Baru, Fakta Ditimbang-Timbang dan Luka Dipaksa Harus Tersenyum
Menariknya, sang Wapres juga menampilkan gaya kerja yang nomaden. “Saya bisa berkantor di mana saja. Jakarta bisa, Kebon Sirih bisa, IKN kalau jadi, bahkan Papua atau Klaten pun bisa. Yang penting bisa disebut kantor,” tukas Gibran. Sebuah pernyataan yang membuat definisi "kantor pusat" jadi semakin cair di era digital, meski belum jelas bagaimana kebijakan akan dijalankan bila kantor berpindah-pindah layaknya tenda kafilah.
Gibran menyebut bahwa yang paling penting dalam pemerintahan adalah berdialog langsung dengan masyarakat. Namun belum dijelaskan masyarakat mana yang akan dijadikan mitra dialog terlebih dahulu—warga Papua yang menanti keadilan sosial, atau netizen yang menanti konten TikTok terbaru dari Wapres milenial.
Sementara itu, pengamat menyoroti bahwa penunjukan Wapres untuk urusan Papua bukan barang baru. Era Jokowi pernah menunjuk Ma’ruf untuk memimpin Badan Pengarah Percepatan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP), lembaga yang sampai hari ini masih mencari bentuk optimalnya.
Kini, bola ada di tangan Gibran. Papua yang selama ini jadi arena pertarungan antara janji pembangunan dan kenyataan ketimpangan, tampaknya bakal jadi panggung baru untuk membuktikan apakah Wapres muda ini hanya piawai memindah kantor, atau benar-benar bisa memindah kemauan politik ke arah yang lebih adil. (Bhegin)
