LOCUSONLINE, GARUT – Dalam seremoni penuh tepuk tangan di MI Panagan, 17 keluarga di Kelurahan Sukanegla resmi "lulus" dari Program Keluarga Harapan (PKH). Mereka kini dinyatakan telah sembuh dari penyakit kronis bernama ketergantungan pada bantuan sosial. Sementara itu, lebih dari 800 keluarga lain masih antre di ruang tunggu klinik kemiskinan. Rabu, 9 Juli 2025
Acara yang dikemas dalam format Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) Dynamix ini dihadiri para pendamping PKH, pejabat Dinsos, serta narasumber dari berbagai instansi—seolah menunjukkan bahwa kemiskinan bisa diselesaikan dengan presentasi dan pakta integritas.
"Output-nya adalah graduasi," ujar Kepala Dinsos Garut, Aji Sukarmaji, sambil menekankan bahwa yang penting bukan sekadar meningkatkan taraf hidup, tapi memastikan warga bisa dicoret dari daftar bantuan.
Menurut Aji, total 1.125 KPM di Kabupaten Garut telah “berhasil” keluar dari program PKH, sebagian karena kesadaran, sebagian lain karena tuntutan target pendamping. Ya, karena setiap pendamping "wajib mengeluarkan" minimal 10 KPM dari program—bukan berdasarkan kesiapan ekonomi, tapi atas nama prestasi administrasi.
Baca Juga : Rp1,7 Triliun Digelontorkan, Jalan Mulus Masih Sekadar Janji: Mimpi Infrastruktur Ala Kang Dedi
Dalam narasi resmi, 17 keluarga disebut "mandiri secara ekonomi". Namun, tak ada rincian pendapatan mereka, pekerjaan tetap, atau jaminan bahwa mereka tak akan kembali mengantre bansos tahun depan. Apakah ini benar-benar hasil pemberdayaan, atau sekadar efisiensi anggaran dan pencitraan keberhasilan?
Lurah Sukanegla, Cecep Nurdiansah, menyampaikan terima kasih kepada 17 KPM karena telah “sadar diri” dan keluar dari program. Di Kelurahan Sukanegla sendiri, terdapat 853 KPM dari 2.730 KK—angka yang menggambarkan bahwa hampir satu dari tiga keluarga masih hidup dalam skema bantuan. Namun 17 yang graduasi dielu-elukan bak pahlawan lokal.
Sementara itu, pemerintah tengah mempersiapkan fondasi digital baru bernama Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN)—gabungan dari tiga sistem data lama yang diklaim akan lebih akurat. Namun proses verifikasi 188.384 KPM di Garut justru mengindikasikan bahwa masalah bukan pada datanya, tapi pada realitasnya: kemiskinan masih massif, namun yang dicari hanya nama-nama yang bisa dicoret.
Di tengah gempita graduasi ini, tak satu pun pejabat berbicara soal lapangan kerja, harga sembako, akses pendidikan, atau sistem jaminan sosial yang berkelanjutan. Semua fokus pada jumlah KPM yang “berhasil dilepas”, bukan kualitas hidup setelahnya.
Program PKH kini tak ubahnya seperti lomba lari estafet. Mereka yang "berhasil" dilepas dianggap juara, sementara ratusan ribu lainnya tetap dipacu untuk berlari tanpa bekal cukup. Di atas panggung, mereka yang keluar dari bantuan dianggap inspirasi. Di bawah panggung, ribuan warga lain masih bergantung pada belas kasihan sistem yang lebih menghitung data daripada nasib.
Graduasi boleh dirayakan. Tapi jangan lupakan: ribuan lainnya belum juga masuk kelas. (Suradi/ Bhegin)
