LOCUSONLINE, GARUT — Di ruang dingin nan mewah Command Centre Garut, Bupati Abdusy Syakur Amin kembali menggelar rapat koordinasi penting. Bukan untuk menyoal nasib guru honorer atau kekurangan ruang kelas, tapi untuk menyentil persoalan klasik yang tak pernah usai: seragam sekolah.
Rapat Pembahasan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) yang digelar Jumat, 11 Juli 2025 itu tampak seperti panggung pengakuan dosa sistem pendidikan kita—di mana pendidikan konon gratis, tapi seragamnya wajib lunas sebelum anak menginjak ruang kelas.
“Pendidikan itu gratis, SD dan SMP itu nggak dipungut biaya,” kata Syakur membuka orasinya. Namun sayangnya, di lapangan, gratis itu hanyalah teori mulia di atas kertas. Sementara praktiknya, kepala sekolah seperti sedang lomba cepat-cepat nagih seragam. Belum belajar, orang tua sudah harus belajar mencicil.
Syakur menyesalkan budaya “hayang gera-gera” alias nafsu buru-buru dari para kepala sekolah. Padahal, katanya, biaya seragam itu bisa ditunda penarikannya setelah siswa resmi diterima. Tapi ya sudahlah, realita kadang lebih brutal dari regulasi.
Baca Juga :
Bayang-bayang PT. Hoga Reksa Garment yang Tak Ramah Warga Pribumi, Harapan Warga Terus Memudar
PATEN Leles: Antrean Panjang, Pelayanan Sekejap, dan Janji Administrasi Rasa Kilat
Ia pun mengusulkan solusi kerakyatan: cicilan seragam dan harga yang wajar. “Kalau bisa kolektif saja, biar murah,” ujarnya, seolah para pedagang seragam akan tiba-tiba berubah jadi koperasi sosial demi kesejahteraan rakyat.
Tak berhenti di sana, Syakur juga menyinggung soal jam masuk sekolah. Ia menyadari bahwa memaksa seluruh sekolah di Garut masuk pukul 07.00 adalah sejenis bentuk kolonialisme modern atas waktu. “Karena ada yang kepagian, ada yang kesiangan,” ujarnya bijak. Sinyalemen bahwa siswa bukanlah robot, dan jalanan Garut bukanlah jalur cepat tol bebas hambatan.
Meski peraturan dari pusat sudah jelas, Syakur memilih realitas lokal sebagai kompas. “Jalan saja seperti biasa,” katanya, seolah memberikan lampu hijau untuk fleksibilitas, atau mungkin hanya sekadar legalisasi atas ketidakteraturan yang sudah terlanjur mapan.
Rapat ini akhirnya ditutup tanpa keputusan besar. Tak ada wacana pengawasan, tak ada audit harga seragam, dan tentu tak ada mekanisme untuk menghentikan pungutan kreatif lainnya. Namun satu hal pasti: rakyat kembali dihibur dengan janji bahwa pendidikan itu gratis—selama tidak menghitung biaya seragam, buku, les tambahan, transportasi, uang komite, dan... ya, hidup itu sendiri. (Nuroni)
