LOCUSONLINE, JAKARTA – Setelah puluhan tahun membiarkan pendidikan menjadi mimpi mewah bagi warga miskin, negara akhirnya "tercerahkan". Presiden Prabowo Subianto, lewat program Sekolah Rakyat, ingin membuktikan bahwa kemiskinan tidak turun-temurun asal muridnya dikurung di asrama. Senin, 14 Juli 2025
Dibungkus jargon “memutus rantai kemiskinan”, program ini disebut sebagai manifestasi Asta Cita nomor empat. Sekolah Rakyat akan menyasar anak-anak dari keluarga yang selama ini hidup di bawah statistik BPS—yakni mereka yang bahkan tidak punya cukup untuk sekadar bermimpi sekolah.
“Pendidikan itu kunci memutus kemiskinan,” ujar Adita Irawati dari Kantor Komunikasi Kepresidenan. Ironisnya, pernyataan ini muncul setelah puluhan tahun sistem pendidikan gratis hanya sebatas biaya gedung, sementara ongkos seragam, alat tulis, dan ongkos ojek tetap jadi momok yang membatalkan ijazah.
Dengan pendekatan berasrama, negara kini turun tangan langsung: tidak hanya menyediakan tempat tidur dan makan, tetapi juga menciptakan “miniatur negara” di mana anak-anak miskin bisa belajar, hidup, dan semoga lupa bahwa mereka pernah miskin.
Menurut BPS, per September 2024, masih ada 24 juta penduduk miskin, dengan lebih dari 3 juta di antaranya masuk kategori miskin ekstrem—kelas sosial yang bahkan susah dimasukkan ke dalam kategori pendidikan.
Baca Juga :
Mencari Keadilan Melalui RDP ke Komisi III DPR RI, Advokat: Polri Harus Paparkan Tentang Scientifik Crime Investigation
Tapi tunggu dulu, angka partisipasi sekolah juga tidak kalah tragis: dari kuintil ekonomi terbawah, hanya 74% yang bisa mengecap pendidikan SMA/SMK. Itu pun belum tentu tamat. Lebih menyedihkan lagi, 730 ribu anak lulusan SMP tahun lalu tak melanjutkan pendidikan, dengan alasan yang sangat "klasik": tak punya uang.
“Negara sih bilang gratis, tapi kita harus tetap beli sepatu. Masa masuk sekolah pakai sandal jepit?” celetuk suara rakyat yang sayangnya tak tertulis di siaran pers.
Maka, Sekolah Rakyat pun diharapkan menjadi remedial nasional atas kegagalan sistemik yang telah lama berlangsung. Semua kebutuhan siswa akan ditanggung negara—mulai dari nasi sampai nasihat hidup. Bahkan, katanya akan ada pemetaan bakat dan pelatihan keterampilan, supaya begitu lulus, anak-anak ini tidak kembali menjadi statistik pengangguran atau kurir paket online.
Tentu, harapan itu indah. Tapi publik masih bertanya-tanya: apakah program ini solusi jangka panjang atau sekadar program karitatif beraroma elektoral?
Presiden telah mewanti-wanti agar Sekolah Rakyat “benar-benar tepat sasaran dan berjalan dengan cara yang benar”. Namun publik tahu, dalam politik, niat baik bisa tenggelam di antara tender seragam, laporan keberhasilan fiktif, dan kontraktor yang selalu dapat duluan sebelum muridnya.
Yang jelas, jika kemiskinan memang tidak boleh diwariskan, maka semoga program ini tak jadi proyek yang hanya lulus di konferensi pers—dan gagal di ruang kelas.
Kalau negara baru sadar sekarang bahwa kemiskinan butuh solusi struktural, maka layak kita bertanya: apa saja yang dikerjakan para elite selama ini, hingga rakyat harus diajari caranya agar tidak miskin di sekolah yang disediakan oleh mereka yang dulu membiarkan itu terjadi? (Suradi)
