Garut Diuji Petik Nasional: Akankah Program Makan Bergizi Gratis Benar-Benar Sampai ke Perut Anak Sekolah?
[locusonline, GARUT] – Kantor Bupati Garut menjadi saksi bisu sebuah ritual birokrasi yang familiar: rapat evaluasi. Namun, pertemuan pada Senin (24/11/2025) itu agak berbeda. Duduk di ruang rapat, selain Sekda Garut Nurdin Yana, adalah para ‘pengawas’ dari pusat: Badan Gizi Nasional (BGN) dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Agenda mereka: mengupas tuntas implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Garut, yang terpilih sebagai satu dari 14 lokasi uji petik nasional.
Kunjungan ini bukan sekadar seremonial. Ia adalah bagian dari Uji Petik Koordinasi Strategis Perencanaan dan Pengelolaan MBG Berbasis Kewilayahan—sebuah frasa panjang yang intinya adalah mencari jawaban: apakah dana dan perencanaan yang digelontorkan pusat betul-betul terkonversi menjadi gizi yang memadai bagi anak-anak di daerah?
Evaluasi di Ruang Rapat vs Realita di Lapangan
Dalam pernyataannya, Sekda Nurdin Yana mengaku telah berdiskusi banyak dengan tim dari Bappenas. “Mereka ingin mengevaluasi sekaligus memberikan satu treatment dalam kerangka melengkapi kondisi eksisting,” ujarnya, seperti dikutip dari rilis resmi.
Namun, pertanyaannya menggelayut: sejauh mana “kondisi eksisting” yang didiskusikan di ruang ber-AC itu merepresentasikan realita sesungguhnya? Nurdin berharap kajian ini melahirkan regulasi yang “berangkat dari kenyataan”. Sebuah harapan yang kerap disampaikan, namun dalam praktiknya, jurang antara kebijakan dan implementasi acap kali lebar.
Respon pemerintah daerah adalah rencana menggelar Focus Group Discussion (FGD) sebagai tindak lanjut. Sebuah langkah standar yang lazim dalam tata kelola proyek, efektivitasnya masih perlu dibuktikan.
Bappenas: Program Besar, Tantangan Lokal Berbeda
Mohammad Roudo, Direktur Perdesaan, Daerah Afirmasi dan Transmigrasi Bappenas, memberikan konteks yang lebih luas. Ia mengonfirmasi bahwa Garut adalah lokasi terakhir dari 14 wilayah yang diuji petik. “Kami bekerja sama dengan BGN untuk membuat kajian guna melihat sejauh mana penerapan kebijakan MBG untuk masing-masing wilayah dengan karakter yang berbeda-beda,” jelas Roudo.
