[Locusonline.co] Jakarta – Suasana rapat kerja antara Kementerian Pariwisata dan Komisi VII DPR RI mendadak berubah tegang menjadi ajang saling tunjuk data. Forum yang digelar Rabu (1/4/2026) tersebut awalnya berjalan formal, namun langsung memanas saat Ketua Komisi VII DPR RI, Saleh Daulay, menemukan adanya selisih data anggaran yang tidak sinkron, khususnya pada pos tugas pembantuan dan pemasaran.
Yang menjadi sorotan utama adalah ketidakmampuan Menteri Pariwisata, Widiyanti Putri Wardhana, dalam memberikan penjelasan rinci terkait selisih angka tersebut. Momen yang kemudian viral di media sosial ini memperlihatkan betapa tegangnya persidangan ketika lembaga pengawas keuangan negara menemukan potensi kejanggalan administratif.
Sorotan Tajam Saleh Daulay: "Ini Bukan Soal Kira-Kira!"
Ketua Komisi VII DPR RI, Saleh Daulay, secara terbuka mempertanyakan keakuratan laporan anggaran. Ia menilai data yang disajikan tidak menunjukkan konsistensi dan berpotensi menimbulkan salah tafsir dalam pengawasan penggunaan anggaran negara.
"Ini bukan soal kira-kira. Angka itu harus eksak," ujar Saleh dengan nada tegas di hadapan peserta rapat.
Menurutnya, ketidaktepatan data bukan sekadar persoalan teknis, melainkan menyangkut kredibilitas lembaga dalam mengelola keuangan negara. DPR, sebagai lembaga pengawas, memiliki tanggung jawab memastikan bahwa setiap rupiah anggaran digunakan secara transparan dan akuntabel.
Momen Canggung: Jajaran Kementerian Juga Bingung
Situasi semakin canggung ketika jajaran internal kementerian yang dimintai klarifikasi, termasuk dari biro perencanaan, juga tidak dapat menyajikan angka pasti. Ketidakmampuan memberikan data yang eksak membuat forum rapat dipenuhi kebingungan, bahkan di antara pejabat yang hadir sendiri.
Menteri Widiyanti, yang memimpin pemaparan, tampak kesulitan memberikan penjelasan rinci. Penjelasan yang disampaikan dinilai belum mampu menjawab pertanyaan mendasar mengenai dasar perhitungan dalam laporan tersebut.
