Begitu pula dengan Rancangan UU Perampasan Aset yang tak kunjung disahkan DPR lantaran tak ada dukungan dari parpol. "Ini tantangan capres apakah dia bisa mengonsolidasikan partai pendukung mereka untuk memperkuat KPK dan mengesahkan RUU Perampasan Aset?" imbuh Dadang.
"Publik harus paham realitas ini bahwa ada peran parpol pengusung para capres yang menahan proses RUU Perampasan Aset dan melemahkan KPK."
Kendati demikian Dadang menilai kalau memperhatikan jawaban para capres dalam debat kali ini, capres Anies Baswedan dianggap yang lebih elaboratif jawabannya
Adapun Ganjar Pranowo, sebutnya, kurang menjawab kegelisahan publik lantaran tidak menyebut soal pelemahan KPK.
Sementara jawaban Prabowo Subianto, katanya, paling kabur karena tidak menjelaskan bagaimana caranya menguatkan institusi hukum dan lembaga pengawas.
Capres 2024 bicara Papua, 'belum menjawab akar persoalan'
Pertanyaan pertama yang mengemuka dalam sesi debat adalah terkait strategi para capres terhadap isu Papua, di mana menurut para panelis, tren kekerasan terus meningkat dan persoalan HAM di Papua belum diselesaikan.
Prabowo mengatakan persoalan Papua "rumit" karena terjadi "gerakan separatisme". Dia menuding "ada campur tangan asing" dan "ada kekuatan-kekuatan tertentu yang ingin Indonesia disintegrasi pecah".
Dia menyebut persoalan HAM di Papua "perlu diutamakan", namun Prabowo berencana memperkuat kehadiran aparat di Papua dan mempercepat pembangunan ekonomi.
Menanggapi penjelasan Prabowo, Ganjar mengatakan pentingnya dialog untuk menyelesaikan akar masalah di Papua.
Sedangkan Anies, mengatakan bahwa akar masalah di Papua "bukan kekerasan", namun tidak adanya keadilan di Tanah Papua. Dia juga mengatakan persoalan di Papua semestinya diselesaikan dengan dialog.
Peneliti dari Institute of Criminal Justice Record (ICJR) Iftitah Sari, mengatakan bahwa ketiga capres belum menjawab akar masalah yang terjadi di Papua secara signifikan.
Riset Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), yang kini telah berubah menjadi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengatakan empat masalah dasar Papua adalah stigmatisasi dan diskriminasi, pelanggaran HAM, kegagalan pembangunan, serta status dan sejarah politik Papua.
"Di berbagai daerah masih ditemukan tindakan rasisme, misalnya kasus terhadap mahasiswa [Papua] di Jawa Timur," kata Iftita menyinggung peristiwa yang terjadi di Asrama Papua pada 2019.
Prabowo juga menyinggung soal pertumbuhan ekonomi di Papua yang dia sebut "paling pesat" pada era Jokowi. Namun data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa angka kemiskinan di Papua pada 2023 merupakan yang tertinggi di Indonesia, yakni setinggi 26,03%.