Prabowo menanggapi pernyataan Anies itu dengan mengingatkan Anies, bahwa dia menjadi Gubernur DKI Jakarta pada Pilkada. "Kalau Jokowi diktator, Anda tidak mungkin menjadi gubernur," kata Prabowo menanggapi Anies.
Lalu, Anies kembali menanggapi bahwa Prabowo "tidak tahan menjadi oposisi", menyinggung keputusan Prabowo menjadi Menteri Pertahanan setelah kalah bersaing dengan Jokowi pada Pilpres 2019
Ganjar menyadari Anies dan Prabowo sedang saling sindir. "Kedua kawan saya sedang menagih janji dan sedang membuka buku lama," katanya.
Menurut Ganjar, "soal oposisi, tidak oposisi, soal kepentingan saja kok".
Berdasarkan data, pemerintahan Jokowi pada era 2019-2024 memang minim oposisi. Koalisi pemerintah mengisi 471 kursi parlemen atau 81,9% dari total 575 kursi di DPR.
Sementara itu, laporan The Economist Intelligence Unit (EIU) yang dirilis pada Februari 2023 mengkategorikan Indonesia masuk ke dalam kategori "demokrasi cacat". Indonesia menduduki peringkat ke-54 dari 167 negara dalam indeks demokrasi.
Terkait kebebasan berpendapat, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mencatat sebanyak 967 orang ditangkap akibat menyuarakan haknya di ruang publik sepanjang Januari 2022 hingga Juni 2023.
Menurut KontraS, terdapat 183 kasus terkait pelanggaran hak kebebasan berpendapat. Apabila diteliti dari visi-misi mereka, ICJR menilai ketiga pasangan capres-cawapres menjamin kebebasan berekspresi dan berpendapat secara normatif.
"Belum ada langkah konkretnya, beberapa ada yang menyebutkan untuk mengubah regulasi, tapi juga tidak spesifik bagaimana perubahan regulasinya yang dimaksud," kata Iftita.
Pelayanan publik dan keterlibatan kelompok rentan, 'tidak ada terobosan baru'
Para capres menghadapi pertanyaan pelayanan publik yang berkeadilan terhadap kelompok rentan seperti anak, perempuan dan penyandang disabilitas.
Ganjar mengatakan bahwa ia akan menggandeng kelompok rentan dalam tiap diskusi pembentukan kebijakan publik.
Lebih jauh, Ganjar juga menekankan betapa penting pembentukan aplikasi untuk menampung aduan warga terkait pelayanan publik, terutama bagi kelompok rentan.
“Dari sisi aparatur, mesti ada kontrol publik. Pengalaman kami membuat Lapor Gub, sebagai satu ruang komplain publik, yang pemerintah tidak boleh baperan,” ucap Ganjar.
Menanggapi jawaban Ganjar, Anies juga membahas mengenai aplikasi untuk menampung aduan warga terkait pelayanan publik. Sementara, Prabowo menyinggung soal pupuk.
