Masalah Riil: Sinkronisasi Data yang Amburadual
Lebih dalam dari sekadar polemik harga, Aris justru menunjuk pada masalah klasik yang berulang: ketidaksesuaian antara kuota pupuk yang tersedia dengan data kebutuhan petani di lapangan.
"Saya berharap kepada Pemkab Garut agar memperbaiki pendataan RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) yang harus sesuai dengan kuota pupuk yang ada, karena para petani menganggapnya punya hak sesuai RDKK," tegas Aris.
Menurutnya, jika data RDKK—yang menjadi dasar alokasi pupuk—tidak akurat, maka konflik antara petani yang merasa haknya dikurangi dan kios yang hanya membagikan berdasarkan kuota resmi akan terus terjadi. Kios terjepit di antara regulasi pemerintah dan tuntutan petani.
Distribusi Pupuk di Garut: Realitas Kuota vs Harapan Petani
Untuk memahami kompleksitasnya, berikut snapshot kondisi distribusi pupuk di Garut berdasarkan penjelasan Aris:
| Aspek | Kondisi Saat Ini (Desember 2025) | Tantangan & Keterangan |
|---|---|---|
| Harga Pasar (Urea) | Rp 1,800 - Rp 2,000/kg (Rp 90,000 - Rp 100,000/karung) | Harga di atas Rp 1,800/kg sering dikaitkan dengan biaya transportasi tambahan dari kios ke kebun. |
| Kuota Phonska | Mendapat relokasi tambahan 6,100 ton dari Provinsi Jabar (terbanyak se-Jabar). | Kuota Desember terpisah dari Januari 2026. Kec. Kadungora mendapat alokasi 300 ton hingga akhir 2025. |
| Kuota Urea | Stabil, dengan realisasi penyaluran sekitar 50%. | Tidak ada relokasi tambahan dari provinsi. |
| Sinkronisasi Data | RDKK (data kebutuhan) kerap tidak sinkron dengan kuota nyata. | Menyebabkan konflik: petani menuntut hak sesuai RDKK, sementara kios membagikan berdasarkan kuota yang diterima. |
Mafia atau Sistem yang Kacau?
Dari lapangan, narasi "mafia" yang terstruktur tampak sulit dibuktikan. Yang lebih terlihat adalah simptom dari sistem distribusi yang rentan gesekan. Beberapa poin kritisnya:
- Transparansi Harga: Klaim "biaya tambahan" perlu standarisasi dan pengawasan ketat agar tidak menjadi celah manipulasi.
- Akurasi Data: Pemerintah daerah harus memastikan data RDKK akurat dan real-time untuk mencegah kesenjangan antara ekspektasi dan realitas kuota.
- Peran Pengawasan: Keberadaan pengawas independen di titik penjualan eceran (kios) sangat dibutuhkan untuk memastikan kepatuhan HET.
Jadi, yang terjadi di Garut mungkin bukan sekadar drama "mafia" hitam-putih, melainkan cerminan carut-marut kebijakan pertanian yang belum tuntas. Ketika data kacau, kuota tak pasti, dan aturan membuka ruang tafsir, maka siapa pun bisa menjadi "tersangka"—baik petani yang marah, kios yang terjepit, maupun oknum yang memang mencari keuntungan di tengah kegelapan informasi.
Mungkin, sebelum mencari "mafia", pemerintah perlu terlebih dahulu membereskan "kekacauan" sistemnya sendiri. Jika tidak, isu serupa hanya akan berulang seperti musim tanam berikutnya. (AA)