Implikasinya:
- Hutan yang seharusnya menjadi benteng ekologis berubah menjadi real estate potensial.
- Perusahaan sawit dan tambang kembali dapat panggung.
Kritik akademisi dan NGO kehutanan “Konversi ini bukan administrasi, ini amputasi fungsi ekologis.”
Fakta Ironis: Ketegasan pada Rakyat, Kekebalan pada Korporasi
Penegakan hukum lingkungan terkesan selektif:
- Petani adat bisa dipenjara karena mengelola kebun turun-temurun.
- Korporasi dengan ribuan hektare pembakaran lahan dilabeli “perbaikan administrasi.”
Domino, Lahan, dan Politik Titipan
Foto viral Raja Juli bermain domino dengan eks pelaku pembalakan liar, Azis Wellang, bukan sekadar “momen santai”. Ia memperlihatkan betapa kedekatan informal bisa lebih kuat daripada otoritas formal.
Ditambah pembentukan Tim FOLU Net Sink 2030 yang diisi kader PSI dengan honor jumbo:
- Anggota: Rp 20 juta/bulan
- Penanggung jawab: Rp 50 juta/bulan
Secara fungsi strategis programnya penting, tetapi secara etika politik. Bentuk politisasi kementerian kehutanan terbaca telanjang.
Sertifikat di Atas Laut: Ketika Geografi Kalah oleh Tanda Tangan
Kasus SHGB di atas laut di Tangerang adalah mahakarya absurditas birokrasi, Laut diubah status jadi lahan bangunan, sertifikat terbit legal dan rapi dan jawabannya lagi-lagi: “saya tidak tahu.”
Pertanyaan paling masuk akal "bagaimana pejabat pertanahan tidak tahu lahan laut dijual?"