Dinamika dan Proses Penetapan UMSK
Selain UMK, proses penetapan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) juga menjadi perhatian. UMSK adalah upah minimum yang berlaku untuk sektor industri tertentu di suatu daerah, dan nilainya tidak boleh lebih rendah dari UMK.
Penuntasan UMSK Susulan
Proses penetapan UMSK 2026 sempat memicu ketegangan karena pada awalnya, dari 27 kabupaten/kota, hanya 12 daerah yang UMSK-nya langsung ditetapkan. Delapan daerah lainnya, yaitu Kabupaten Sukabumi, Kota Bogor, Cianjur, Purwakarta, Garut, Majalengka, dan Sumedang, sempat tertunda.
Menanggapi hal ini, Gubernur Dedi Mulyadi pada Senin (29/12/2025) memastikan telah menuntaskan proses revisi dan penetapan UMSK untuk kedelapan wilayah tersebut. Beliau menekankan bahwa Pemerintah Provinsi terbuka terhadap aspirasi, termasuk rencana unjuk rasa buruh, asalkan dilakukan dengan tertib dan tidak merusak fasilitas publik.
Polemik dan Kritik
Proses ini tidak berjalan mulus. Beberapa serikat pekerja menyatakan bahwa terjadi perubahan sepihak terhadap angka koefisien dalam perhitungan UMK, yang mereka anggap mengkhianati kesepakatan tripartit. Terkait UMSK, Gubernur menjelaskan bahwa penundaan di beberapa daerah seperti Purwakarta terjadi karena tidak adanya usulan resmi dan lengkap secara administratif dari pemerintah daerah setempat.
Implikasi bagi Pekerja dan Pengusaha
Penetapan upah minimum tahunan selalu menjadi momentum penuh dinamika antara tiga kepentingan: kesejahteraan pekerja, keberlangsungan usaha, dan stabilitas ekonomi daerah.
- Bagi Pekerja: Kenaikan UMK, terutama di tujuh wilayah industri, diharapkan dapat melindungi daya beli dari dampak inflasi. Namun, buruh di daerah dengan UMSK yang belum ditetapkan atau dipangkas merasa hak mereka tercederai.
- Bagi Pengusaha: Kenaikan upah menjadi tambahan biaya operasional. Gubernur Dedi Mulyadi menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan agar dunia usaha tetap berkembang, yang pada akhirnya akan membuka lebih banyak lapangan kerja.
Catatan Penting Penerapan
Pemerintah mengingatkan bahwa ketentuan UMK dan UMSK 2026 ini hanya berlaku bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun. Bagi pekerja dengan masa kerja lebih dari satu tahun, sistem pengupahan wajib mengacu pada Struktur dan Skala Upah (SSU) yang telah ditetapkan oleh perusahaan. (**)
Semoga informasi ini bermanfaat untuk memahami peta upah di Jawa Barat tahun depan. Menurut Anda, bagaimana upah minimum yang ideal dapat ditetapkan tanpa mengorbankan kepentingan pekerja dan dunia usaha?