GARUT - Pemerintah Kabupaten Garut nampaknya harus mulai menyusun rencana kerja dan program nyata yang lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Pasalnya, Pemkab Garut sejak dipimpin oleh Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Garut, Ir. Abdusy Syakur Amin dan dr. L. Putri Karlina selalu menekankan pentingnya investasi untuk meningkatkan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto). Namun disisi lain, ada nvestasi yang sudah masuk tapi belum memberikan tambahan PAD (Pendapatan Asli Daerah) untuk Pemkab Garut.
Menurut Syakur Amin pada suatu acara yang diselenggarakan di Kecamatan Cibatu Kabupaten Garut beberapa waktu lalu, bahwa PDRB Kabupaten Garut paling keci se Jawa Barat. Dia menyebut, pendapatan masyarakat Garut haya Rp 26 Juta per tahun.
Namun faktanya, berdasarkan informasi yang diperoleh salah satu organisasi di Kabupaten Garut, yakni GLMPK (Gerakan Literasi Masyarakat Perjuangkan Keadilan) bahwa banyak peluang PAD (Pendapatan Asli Daerah) yang sudah nampak di depan mata, namun diduga kuat tidak menjadi PAD.
Ridwan mencontohkan, dari informasi yang ia peroleh dari berbagai sumber informasi yang terpercaya, keberadaan tiang dan kabel internet di Kabupaten Garut diduga kuat belum mengantongi izin sebagaimana ketentuan yang diatur dalam UU No. 13 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.
Disisi lain, dirinya pernah membaca di website Pemkab Garut, bahwa Bupati Garut, Syakur Amin menegaskan, PDRB Kabupaten Garut terkecil se Jawa Barat yakni hanya mencapai Rp 26 juta per tahun, sementara untuk provinsi Rp 59 juta dan tingkat nasional Rp 79 juta.
“Padahal, jika semua perusahaan atau provider yang ada di Garut menempuh perijinan, maka tentu akan ada PAD yang masuk ke kas daerah. Kami menduga, semua tiang dan kabel internet yang ada di Garut belum menempuh perizinan yang benar sesuai ketentuan, sehingga tidak menjadi PAD. Semoga Bupati Garut bisa menindaklanjuti informasi ini, agar kelak PDRB Garut bisa meningkat,” ujar Sekjen GLMPK Ridwan Kurniawan, S.H kepada wartawan, Rabu (07/01/2026).
Berdasarkan informasi yang ia terima, semua provider yang menjalankan bisnisnya di Kabupaten Garut baru mendapatkan rekomendasi dari salah satu Bidang pada salah satu dinas yang ada di Kabupaten Garut. Sementara, rekomendasi yang lainnya masih dipertanyakan.