[Locusonline.co] Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menunjukkan sikap tegas terhadap pelaksanaan proyek pembangunan yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025. Ia memastikan, seluruh proyek akan diaudit secara menyeluruh sebelum pemerintah provinsi melakukan pelunasan pembayaran kepada kontraktor.
Dedi menegaskan, pembayaran tidak akan diberikan secara penuh apabila hasil pekerjaan proyek dinilai tidak memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan. Langkah ini, menurutnya, merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah dalam menjaga kepercayaan publik sekaligus memastikan uang rakyat digunakan secara tepat.
Audit Menyeluruh Jadi Syarat Mutlak Pembayaran
Pemerintah Provinsi Jawa Barat saat ini menyiapkan anggaran sebesar Rp621 miliar untuk membayar sisa pekerjaan proyek pembangunan. Namun, dana tersebut belum akan dicairkan dalam waktu dekat karena masih menunggu hasil audit dan evaluasi teknis di lapangan.
“Dana Rp621 miliar itu baru akan dibayarkan setelah dilakukan audit. Dari situ akan terlihat apakah kualitasnya sangat baik, baik, atau justru kurang,” ujar Dedi di Bandung, Minggu (11/1/2026), dikutip dari Antara.
Menurut Dedi, audit bukan sekadar formalitas administrasi, melainkan instrumen penting untuk menilai kesesuaian pekerjaan dengan spesifikasi teknis, ketahanan bangunan, hingga manfaat jangka panjang bagi masyarakat.
Proyek Asal-asalan Tak Akan Dibayar Penuh
Dedi secara terbuka menyampaikan peringatan kepada para kontraktor agar tidak mengerjakan proyek secara serampangan. Ia menegaskan, pemerintah tidak akan mentoleransi proyek bermutu rendah yang berpotensi merugikan masyarakat.
“Kalau kualitasnya buruk, tidak mungkin kami bayar sepenuhnya,” tegasnya.