Langkah ini dinilai sebagai bentuk partisipasi publik dalam mengawal penggunaan anggaran daerah sekaligus memperkuat akuntabilitas pemerintah.
Kondisi Keuangan Jabar di Akhir 2025
Sikap tegas Dedi muncul di tengah kondisi keuangan Pemprov Jawa Barat yang terbilang tidak biasa pada akhir 2025. Saldo Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) tercatat hanya sekitar Rp500 ribu, sementara kewajiban pembayaran proyek mencapai Rp621 miliar.
Sekretaris Daerah Jawa Barat, Herman Suryatman, mengakui adanya kondisi tunda bayar tersebut. Ia menjelaskan, situasi itu dipicu oleh perencanaan APBD 2025 yang dirancang sangat agresif.
“APBD 2025 dirancang sangat progresif. Target pendapatan tinggi dan belanja juga digenjot. Belanjanya terealisasi sangat baik, hanya saja pendapatannya tidak mencapai target yang sudah ditetapkan,” ujar Herman.
Meski demikian, Pemprov Jawa Barat memastikan kewajiban pembayaran proyek tetap akan diselesaikan, dengan catatan hasil pekerjaan memenuhi standar mutu yang telah ditentukan.
Tegaskan Komitmen Tata Kelola yang Bersih
Melalui kebijakan ini, Dedi Mulyadi menegaskan komitmennya dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berpihak pada kepentingan publik. Ia menekankan bahwa pembangunan tidak hanya soal menyerap anggaran, tetapi juga memastikan kualitas dan manfaat jangka panjang bagi masyarakat Jawa Barat. (**)
