Ia menilai praktik pengerjaan proyek yang tidak sesuai standar bukan hanya berdampak pada pemborosan anggaran, tetapi juga dapat memicu kerusakan infrastruktur dalam waktu singkat, bahkan membahayakan keselamatan publik.
Dedi berharap kebijakan ini menjadi efek jera sekaligus mendorong kontraktor lebih profesional dan bertanggung jawab dalam melaksanakan pekerjaan.
Dana Bersumber dari DAU dan Pajak Kendaraan
Lebih lanjut, Dedi menjelaskan bahwa sumber dana untuk pelunasan proyek berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) serta penerimaan pajak kendaraan bermotor yang masuk ke kas daerah setiap hari.
Ia pun menyampaikan apresiasi kepada masyarakat Jawa Barat yang dinilai memiliki tingkat kesadaran pajak cukup tinggi.
“Saya berterima kasih kepada warga yang taat membayar pajak kendaraan, karena itu sangat membantu pembangunan daerah,” katanya.
Menurut Dedi, kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak menjadi salah satu penopang utama keberlanjutan pembangunan daerah, sehingga pemerintah berkewajiban mengelolanya secara transparan dan bertanggung jawab.
Libatkan Masyarakat dalam Pengawasan
Tak hanya mengandalkan pengawasan internal, Dedi juga membuka ruang pengawasan publik. Ia mengajak masyarakat untuk ikut menilai hasil pembangunan dan melaporkan apabila menemukan proyek yang dinilai bermasalah.
“Masyarakat silakan menyampaikan kritik dan laporan lewat media sosial agar kami bisa memastikan hasil pembangunan benar-benar berkualitas,” ucapnya.